Sujiwo: Perencanaan dan Pertanggungjawaban Harus Sinergis

Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Sujiwo: Perencanaan dan Pertanggungjawaban Harus Sinergis
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Hotel Grand Tjokro Cihampelas, Bandung, Jumat (22/3). 

Humas Pemkab Kubu Raya
Rio Raziqin

Sujiwo: Perencanaan dan Pertanggungjawaban Harus Sinergis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Hotel Grand Tjokro Cihampelas, Bandung, Jumat (22/3).

Kegiatan bimtek merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelola keuangan daerah dari SKPD secara efisien, transparan, dan akuntabel.

“Keberhasilan di dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan pembangunan di setiap daerah,” kata Sujiwo dalam sambutannya.

Sujiwo menerangkan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang sinergis merupakan prioritas utama pemerintah daerah.

Baca: Arus Lalu Lintas di Sekitar Simpang Tiga Tugu Jam Kabupaten Sintang Terpantau Lancar

Baca: Jalankan Visi Misi, Wakil Ketua DPRD Harap Wali Kota Singkawang Gaet Investor

Baca: Cuaca di Sintang Panas Terik, Sudah Dua Minggu Tak Turun Hujan

Baca: Warga Air Upas Keluhkan Pemadaman Listrik Belasan Kali Dalam Sehari

Di mana hal itu saat ini telah menjadi tuntutan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu upaya mensinergikan, menurutnya, adalah dengan membangun sistem perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi.

“Namun sistem terintegrasi tidak cukup tanpa didukung aparatur yang memahami akan proses dan mempunyai komitmen untuk mensinergikan hal tersebut,” ujar Sujiwo.

Karena itu, Sujiwo menyebut perlunya dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bagi pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara. Peningkatan kapasitas dilakukan berkaitan dengan pemahaman mengenai integrasi perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.

“Bimtek ini sangat penting agar pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara semakin paham bagaimana mensinergikan antara dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban,” pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved