Serahkan Lahan ke BPS, Ini Penjelasan Gubernur Sutarmidji

Saya sangat berterima kasih kepada Gubernur kita bisa menata barang milik negara lebih tertib

Serahkan Lahan ke BPS, Ini Penjelasan Gubernur Sutarmidji
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
utarmidji menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar yang berada di jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak 

Serahkan Lahan ke BPS, Ini Penjelasan Gubernur Sutarmidji 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar yang berada di jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak.

Areal lokasi Kantor BPS yang memiliki luas sekitar 2.258 Meter Persegi yang diperoleh sejak tahun 2016 itu, langsung diterima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Suhariyanto. 

"Jadi hari ini senang sekali bapak Gubernur bisa memberikan aset untuk BPS. Saya sangat berterima kasih kepada Gubernur kita bisa menata barang milik negara lebih tertib," ungkap Suhariyanto usai penyerahan di kantor Gubernur pada hari Kamis (21/3/2019) kea.

Dengan penyerahan sertifikat tanah dan bangunan kantor tersebut, Suhariyanto berkomitmen akan menertibkan segala administrasi semua barang milik negara serta bisa meningkatkan kinerja para pegawainya.

Baca: Sampaikan Sambutan Menkopolhukan, Pangdam: 590.000 Personel Siap Amankan Pemilu

Baca: VIDEO: Terkait Konsep Jadwal Kampanye Rapat Umum, Berikut Penjelasan Ketua KPU Mempawah

"Jadi BPS bukan hanya menerbitkan data kita juga sangat komitmen untuk tertib administrasi semua barang milik negara harus betul-betul termonitor dengan bagus itu tujuan kita," ujarnya. 

Harapannya untuk para pegawai BPS semakin semangat untuk kinerja lebih baik lagi, menurutnya ini sebagai awal supaya BPS kedepan lebih produktif dan menghasilkan data yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan Dalam rangka tertib administrasi, BPS dipinjamkan lahan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar untuk dibuat perkantoran dan masih ada, dimana sebagai dalam tata kelola pemerintahan sehingga tidak bisa dibangun jika tidak serahkan oleh pemerintah provinsi kepada BPS untuk mewujudkan estetika dan kemajuan kota maka pemerintah provinsi hibahkan saja.

"Kita serahkan lahan milik Pemprov Kalbar untuk kemajuan mereka dalam pembangunan perkantoran dan kita juga tidak ingim jual obligasi sehingga tidak perlu juga kita melakukan pencatatan dari pada aset milik kita dicatat tapi dikuasai orang lebih bagus kita serahkan saja," ujarnya. 

Penyerahan ini juga tidak ada masalah, sebab penyerahan lahan ini antara intansi pemerintah dengan pemerintah dan itu diperbolehkan.

"Penyerahan ini antara pemerintah dengan pemerintah jadi tidak ada masalah dan kita juga ada kerjasama dengan BPS beberapa hal dalam program pemerintah," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved