Pemprov Kalbar Minta Peran Pelaku Usaha Ikut Memaksimal Peran untuk Mewujudkan Desa Mandiri

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan

Pemprov Kalbar Minta Peran Pelaku Usaha Ikut Memaksimal Peran untuk Mewujudkan Desa Mandiri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan arahannya saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XXIII provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 di kantor BPSDM provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (12/3/2019). Diklat Kepemimpinan ini diikuti 40 peserta dan berlangsung sejak 12 Maret sampai 5 Juli 2019. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Pemprov Kalbar Minta Peran Pelaku Usaha Ikut Memaksimal Peran untuk Mewujudkan Desa Mandiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah provinsi Kalimantan Barat melakukan sosialisasi memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam upaya percepatan pembangunan desa mandiri Kalbar. Jumat (22/3/2019)

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan bahwa rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 akan fokus pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah guna percepatan mewujudkan desa mandiri.

"Untuk mewujudkan itu, saya berharap adanya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran pemerintahan desa serta TNI-Polri, berikut para pelaku usaha untuk mempercepat proses pembangunan desa mandiri," ujarnya.

Baca: Sujiwo: Perencanaan dan Pertanggungjawaban Harus Sinergis

Baca: Arus Lalu Lintas di Sekitar Simpang Tiga Tugu Jam Kabupaten Sintang Terpantau Lancar

Baca: Jalankan Visi Misi, Wakil Ketua DPRD Harap Wali Kota Singkawang Gaet Investor

Ia menargetkan di tahun 2020 sebanyak 159 desa mandiri dan akan ditingkatkan setiap tahunnya hingga akhir masa kepemimpinan sebagai Gubernur Kalbar," ujarnya.

Midji menjelaskan untuk mewujudkan desa mandiri, ia berharap setiap perusahaan yang ada di Kalbar bisa berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada disekitar perusahaannya. Dirinya berharap, dana CSR yang ada bisa benar-benar dikeluarkan dan dimaksimalkan untuk membangun desa yang ada disekitar perusahaan tersebut.

"Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya," ujarnya.

Dia mencontohkan, saat berkunjung ke daerah Sempayuk, kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di dalam gubuk yang sangat tidak layak dimana letak gubuk itu berada di tengah perkebunan sawit.

"Saya bertanya, kemana perusahaan sawit itu, padahal dilokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, karena ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanay pemerintah," katanya.

Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, dia berharap agar ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat terwujudkan desa mandiri.

Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri. Diharapkan para pelaku usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya.

Baca: Cuaca di Sintang Panas Terik, Sudah Dua Minggu Tak Turun Hujan

Baca: PLN UP3 Ketapang Akui Pemadaman Terjadi Disebabkan Mesin PLTD Air Upas Rusak

Baca: Penguatan Masyarakat Adat, Pemkab Landak Verifikasi Validasi Hutan Adat Samabue

"Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai target kita," ujarnya.

untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.

"Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain juga bisa melakukan hal tersebut dan pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa, maksimal Rp300 juta," ujarnya.

"Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak desa mandiri di Kalbar," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved