Wagub Buka Rakor Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berharap, agar OPD terkait se-Kalimantan Barat untuk berperan aktif

Wagub Buka Rakor Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ham
Wagub Kalbar menyerahkan klaim bagi keluarga pekerja yang terkana kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Rabu (20/3/2019) 

Wagub Buka Rakor Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan berharap, agar OPD terkait se-Kalimantan Barat untuk berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalbar, baik kepada pera pekerja di sektor Formal, Informal maupun sektor Jasa Konstruksi, kemudian hendaknya dapat memberikan perlindungan kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) termasuk para perangkat Desa melalui BPJS Ketenagakerjaan sesegera mungkin.

Ia juga berpesan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar dapat berkoordinasi secara baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pekerja.

"Sehingga keluarga yang ditingalkan tidak menangis dua kali akibat dari kecelakaan yang menimpa pekerja yang merupakan tulang punggung dari keluarga," ujarnya saat memimpin rakor Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, Rabu (20/3/2019).

Baca: Baliho Politik Banyak Terpasang di Papan Reklame, Merugikan PAD Pontianak

Baca: Orang Dewasa Jangan Pakai Sabun Bayi, Dokter Beberkan Alasan Ilmiahnya!

Baca: Resmikan Tribun Lubang Jinggang Desa Seberuang, Ini Pesan Bupati

Menurutnya ada jaminan atas klaim yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat membantu keluarga tersebut sebagai modal usaha maupun kepentingan lainnya.

"kepada seluruh pekerja di sector jasa konstruksi melalui program BPJS ketenagakerjaan paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan surat perintah kerja oleh pengguna Jasa/Pemerintah Daerah baik itu proyek yang bersumber dari APBD, APBN dan Proyek Swasta," ujarnya.

serta mempersyaratkan kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan pada pengurusan Izin Usaha atau perpanjangan Izin Usaha di pelayanan dan Perizinan Satu Pintu di seluruh Kabupaten/Kota.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved