Suyanto Tanjung Nilai Perusahaan Sawit Harus Berkontribusi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kalbar

Anggot DPRD Kalbar Suyanto Tanjung mangaku sangat setuju dengan arahan Gubernur Kalbar pada agenda Borneo Forum ke 3

Suyanto Tanjung Nilai Perusahaan Sawit Harus Berkontribusi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/WAHIDIN
Ketua DPD Partai Hanura Kalimantan Barat, Suyanto Tanjung 

Suyanto Tanjung Nilai Perusahaan Sawit Harus Berkontribusi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggot DPRD Kalbar Suyanto Tanjung mangaku sangat setuju dengan arahan Gubernur Kalbar pada agenda Borneo Forum ke 3 yang digelar Hotel Ibis Pontianak, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya apa yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji merupakan wujud rasa sayangnya kepada masyarakat Kalbar.

"Kenapa Kalbar ini banyak perkebunan sawit akan tetapi desa-desa disekitar perkebunan sawit itu masih tertinggal. Oleh sebab itu, perhatian para investor harus lebih banyak lagi untuk masyarakat," ujarnya.

Ia menilai perusahaan juga harus ikut berkontribusi terhadap proses pembangunan di Kalbar melalui program CSRnya.

Baca: Ikut Lomba Daftar Mie Sagu, Daftar Kesini

Baca: Link LIVE STREAMING Malaysia Vs Singapore, The Airmarine Cup 2019 Sedang Berlangsung

Baca: DPRD Kubu Raya Siap Bantu Godok Payung Hukum Peningkatan Status Jalan di Kubu Raya

Baca: Kampanye Rapat Umum Terbuka, Bawaslu Sebut Ada Sanksi Diskualifikasi

Baca: Sutarmidji Sambut Baik Usulan Bupati Kubu Raya Untuk Peningkatan Status Beberapa Ruas Jalan

"Analoginya jika CSRnya sudah baik sudah tentu masyarakat disekitarnya juga akan sejahtera dan desanya tidak akan masih kategori tertinggal," ujarnya.

Itu faktanya. Oleh karena itu menurut Suyanto Tanjung, penting dilakukan sinergisitas antara corporasi dengan pemerintah provinsi kalbar.

"Saya pikir ada persoalan. Oleh karen itu ayo sama-sama kita cari akar permasalahannya," ujarnya.

Pihaknya dari DPRD sangat setuju bahwa kehadiran perusahaan sawit di Kalbar harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

"Adanya perkebunan sawit saat ini belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Nyatatanya masih banyak masyarakat yang hidup dekat dengan perkebunan sawit masih tertinggal sementara kita merupakan daerah pengekspor terbesar kedua," ujarnya.

Menurutnya hal yang perlu dilakukan adalah soal transparansi program CSR penyalurannya serta saling koordinasi dengan pemerintah daerah dan Provinsi untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana publik untuk kebutuhan masyarakat.

"Kita di DPRD ada fungsi pengawasan. Oleh karena itu kita akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap program CSR perusahaan sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved