Pemilu 2019

Bawaslu Sambas Kembali Tertibkan APK Peserta Pemilu

Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, Mustadi mengatakan penertipan APK adalah sesuai dengan aturan yang ada.

Bawaslu Sambas Kembali Tertibkan APK Peserta Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, Mustadi, saat di wawancarai awak media, Rabu (20/3/2019). 

Bawaslu Sambas Kembali Tertibkan APK Peserta Pemilu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Komisioner Bawaslu Kabupaten Sambas, Mustadi mengatakan penertipan APK adalah sesuai dengan aturan yang ada.

Menurutnya, untuk di Kabupaten Sambas sendiri, dalam aturan di setiap Kecamatan atau di wilayah Kota maksimal dua buah baliho yang berukuran besar.

"Di Kabupaten/kota maksimal dua buah. Dengan ketentuan tetap memperhatikan aspek etika estetika yang dituangkan dengan peraturan Bupati Sambas," ujarnya, Rabu (20/3/2019).

"Pada dasarnya penertipan yang kita lakukan pada hari ini. Adalah penertiban pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tempat pemasangannya," jelasnya.

Baca: 2019, Dishanpang Hortikan Sanggau Targetkan Beras Lokal Ada di Toko Retail

Baca: Akademisi Nilai Pendirian PTN di Calon Provinsi Kapuas Raya Harus Berorientasi Vokasi

Baca: FOTO: Pemkot Pontianak Akan Terapkan Sistem Pembayaran Cashless di Penyeberangan Feri

Mustadi mengungkapkan, daerah-daerah yang dilarang adalah seperti di dekat perkantoran, di bahu jalan, area pasar, melintang jalan ataupun di depan kantor.

Oleh karenanya, ia meminta agar para peserta pemilu memantau lokasi untuk pemasangan APK.

Untuk diketahui, kali ini Bawaslu tidak hanya menertibkan APK yang ada di ibukota Kabupaten Sambas. Melainkan juga di kawasan pesisir Sambas.

"Hari ini di sekitar Kecamatan Sambas dan masuk ke daerah jalur Pantura," bebernya.

Ia juga menjelaskan, bahwa setiap kali akan melakukan penertiban APK, pihaknya selalu memberikan informasi kepada pengurus partai politik.

"Kita juga selalu sampaikan kepada pengurus Partai di tingkat Kabupaten, jika memang akan ada yang diterbitkan. Hanya saja kadang persoalannya baliho yang terpasang, terkadang pemasangan tanpa sepengetahuan pengurus partai peserta pemilu di tingkat Kabupaten. Terutama untuk tingkat Provinsi, atau DPR-RI," tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved