Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Wagub Ria Norsan Dihentikan Bawaslu

Bawaslu menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Wagub Kalbar, Ria Norsan.

Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Wagub Ria Norsan Dihentikan Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv Sengketa Bawaslu Kalbar, Mohammad 

Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Wagub Ria Norsan Dihentikan Bawaslu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bawaslu menghentikan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Wagub Kalbar, Ria Norsan.

Sebelumnya, diterangkan oleh Kordiv Sengketa Bawaslu Kalbar, Mohammad, terkait dengan laporan yang disampaikan pelapor kepada Panwaslu Kecamatan Siantan, melaporkan bahwa terlapor melaksanakan kampanye tanpa surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang punya kewenangan dalam hal ini Mendagri.

Panwascam, kata dia, melakukan kajian awal bahwa laporan itu terpenuhi sebagai laporan syarat formil dan materilnya, dan dugaan pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana dan administrasi.

Baca: Recherche, Cafe Unik Terinspirasi dari Cafe di Perancis

Baca: Warga Miskin Dapat Bantuan Program Bedah Rumah, Polsek Kuala Behe dan Dinas Perumahan Lakukan Survei

Baca: Reino Barack Tertekan di Konferensi Pers, Denny Darko Ramal Pernikahan Syahrini Bakal Seperti Ini!

Sesuai dengan mekanisme di Perbawaslu nomor 7 bahwa jika ada pelanggaran administrasi meminta kepada pelapor untuk melaporkan terkait dengan pelanggaran administrasi, yakni menggunakan Perbawaslu nomor 8, dan tidak direspon oleh pelapor. Tetapi, ada dugaan pidananya, maka penanganan pelanggaran pidana diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Mempawah.

"Tentu dari sejak ambil alih dilakukan registrasi terkait dengan penanganan pelanggaran pidananya, tentu ini berproses, dan dilakukan pembahasan pertama, yakni dihadiri Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang laporan memenuhi syarat formil dan materil serta dugaan pelanggaran pidana," ujarnya, Kamis (14/03/2019) ditemui diruangannya, Kantor Bawaslu Kalbar.

Karena ada dugaan pelanggaran pidana, lanjut Mohammad, tentu akan dilengkapi dengan beberapa keterangan saksi dan juga alat bukti, Bawaslu diberikan waktu 7 hari, tetapi jika 7 hari belum menentukan terkait dengan unsur dugaan pelanggarannya, maka Bawaslu diberikan kewenangan oleh UU yakni Perbawaslu nomor 7, dicukupkan 14 hari.

"Tentu banyak pihak yang diminta keterangan termasuk saksi, termasuk juga pelapor, termasuk juga terlapor, dan pada akhirnya sudah mendekati waktu 14 hari, maka Bawaslu melakukan pembahasan kedua," ujarnya.

Diterangkannya, pada pembahasan kedua dihadiri oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu diduga pelanggaran pidana yang ada dua pelanggaran yakni 547 ketentuan pidana dalam UU nomor 7 tahun 2017 dan dugaan pelanggaran di 521 dan junto 523.

"Berdasarkan pembahasan di Sentra Gakumdu, dugaan pelanggaran terkait dengan menjanjikan uang atau barang lainnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran. Kedua, terkait dengan pejabat negara yang melakukan tindakan dalam hal ini Wagub juga tidak memehuhi unsur pelanggaran karena yang bersangkutan adalah Wagub yang terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye," jelasnya

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved