Syarif Usmulyono: Rp 100 Juta Alokasi Untuk Sosialisasi Narkoba & Penanggulangan HIV-AIDS

tahun 2019 ini sudah menganggarkan dana Rp100 juta untuk sosialisasi narkoba dan penularan HIV-AIDS

Syarif Usmulyono: Rp 100 Juta Alokasi Untuk Sosialisasi Narkoba & Penanggulangan HIV-AIDS
TRIBUNPONTIANAK/YOUTUBE
Syarif Usmulyono 

Syarif Usmulyono: Rp 100 Juta Alokasi Untuk Sosialisasi Narkoba & Penanggulangan HIV-AIDS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hadir dalam kegiatan "Advokasi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna Napza di Kota Pontianak" Kepala Bidang Pembangunan Sektoral Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menyampaikan bahwa pemerintah kota komit untuk masalah kesehatan.

Disampaikannya anggaran pada dinas kesehatan sendiri sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Untuk dana kesehatan ini sudah lebih dari target, yang ditetapkan Pemerintahan pusat, kita hanya diwajibkan 10 persen dari total APBD untuk di Pontianak, biaya untuk dinas kesehatan sekarang sudah 14 persen," ucap Syarif Usmulyono saat diwawancarai, Rabu (13/3/2019).

Baca: Hasil Barito Putera Vs Persela, Skor Akhir Bawa Persela ke Perempat Final Piala Presiden 2019

Baca: Kaum Gay Penyumbang HIV AIDS Tertinggi di Pontianak, Lusi: Tidak Perlu Malu Tes Gratis di Puskesmas

Baca: Pemkot Pontianak Tekan Penularan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba

Baca: KPA Mencatat 1000 Gay Berkeliaran di Pontianak, Lusi: Penyumbang HIV-AIDS Tertinggi

Dengan 14 persen dari total APBD Kota Pontianak yang mencapai Rp1,78 triliun dan Pemkot Pontianak disebutnya menyalurkan anggaran Rp410 juta untuk Komisi Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Pontianak 2019 ini.

"Sudah disebutkan oleh bapak Wakil Wali Kota untuk tahun 2019 ini sudah menganggarkan dana Rp410 juta yang masuk dalam rencana kerja anggaran lain lagi dari dinas pendidikan ada Rp100 juta untuk sosialisasi narkoba dan penularan HIV-AIDS," tambahnya.

Pemerintahan Kota Pontianak diklaimnya sangat peduli untuk masalah kesehatan ini. Saat ini adanya informasi baru mengenai tahun depan para penyokong dana dari organisasi yang selama ini membiayai obat untuk HIV-AIDS disebutnya jadi tugas pemerintah karena amanah UU kesehatan kepada pemerintah.

Usmulyomo berharap, KPA dapat bekerja maksimal dilapangan dan menemukan orang dengan infeksi terbaru agar segera diobati.

Selain itu, mendorong regulasi apa yang bisa dibantu oleh Pemkot Pontianak, misalnya ODHA diberikan PBI maka perlu adanya SK Wali Kota dan sebagainya, maka dengan dilakukan rapat koordinasi ini ia berharap ada rumusan yang dapat diambil dan dimasukan dalam Musrenbang RPJMD 2020-2024 yang masih berlangsung juga saat ini.

Bappeda Pontianak meminta KPA tetap melakukan koordinasi dengan tim teknis yang merupakan dinas terkait. Pemerintah Kota Pontianak disebutkannya sangat komit dengan penanggulangan HIV-AIDS dan termasuk TB karena sudah menjadi masalah serius.

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved