Pangdam Achmad Supriyadi Ingatkan Prajurit dan ASN Netralitas di Pemilu 2019‎

Pangdam Achmad Supriyadi Ingatkan Prajurit dan ASN Netralitas di Pemilu 2019‎

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Achmad Supriyadi dalam memberikan pengarahan kepada anggota dan ASN jajaran Kodam XII/Tpr dalam rangka menghadapi Pemilu 2019, Selasa (12/3/2019) di Aula Makodam XII/Tanjungpura.

Pangdam XII/Tpr menekankan kepada prajurit agar menjaga netralitas, pada Pemilu 2019. Sanksi tegaspun akan diberikan, jika ada prajurit Kodam XII/Tpr yang ketahuan tidak netral.

"Saya harapkan agar prajurit jangan sampai terpengaruh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang dapat menggiring kearah ketidaknetralan TNI, cukup dibaca saja tidak perlu dikomentari ataupun didiskusikan," ujarnya.

Baca: HASIL SEMENTARA Babak Kedua Juventus Vs ATM di Liga Champions, Juve Unggul 2-0 Lewat Dua Gol Ronaldo

Baca: VIDEO: Ngeri! Fotografer 51 Tahun Hampir Ditelan Paus Sepanjang 15 Meter saat Memotret Hiu

Pangdam juga menegaskan kembali, perihal yang sudah menjadi viral yaitu tentang tempat ibadah yang membolehkan untuk kegiatan politik, untuk itu prajurit TNI tidak boleh terpengaruh apalagi ikut memback up kegiatan tersebut. Dan apabila menemukan kejadian seperti itu laporkan kepada pimpinan.

“Bahwa Pemilu tahun 2019 menjadi Pemilu yang pertama kali terjadi di dunia dimana secara serentak dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif meliputi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD, dengan demikian pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus,” kata Pangdam XII/Tpr.

Selain itu, Pangdam memerintahkan kepada para Dansat agar mensosialisasikan Netralitas TNI kepada seluruh prajurit di satuan masing-masing, pada prinsipnya Netralitas TNI harga mati.

Sehingga setiap prajurit harus menjunjung tinggi sikap netralitas TNI, lakukan pendekatan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya pemilu, selain itu para Dansat bukan hanya fokus pada pengawasan obyek vital namun juga harus mewaspadai adanya pengerahan massa, oleh karena itu harus memetakan daerah yang dianggap rawan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna terwujudnya Pemilu yang damai.

Untuk itu, pasukan TNI satu minggu sebelum pemilu dan satu minggu setelah pemilu harus Standby on call di titik pengamanan, khususnya yang sudah di BP kan kepada Polri, agar dipertimbangkan efektivitas dihadapkan dengan jarak dan waktu tempuh dari satuan ke tempat yang dituju.

“Saya ingatkan kembali, TNI akan mengawal sukses dan amannya Pemuli 2019 ini, dimulai pentahapan sampai pengiriman logistik ke TPS-TPS, saya akan kerahkan seluruh prajurit sebanyak tujuh Batalyon yang ada di Kodam XII/Tpr untuk mensukseskan Pemilu 2019,” pungkas Pangdam XII.