Indonesia Lawyers Club

Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019

Live ILC TVOne, Selasa Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019".............................

Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019
Twitter TVOne
Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019 

Pelaporan ini dipimpin oleh Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Sandi, Hashim S Djojohadikusumo.

Hashim yang juga diketahui sebagai adik dari Prabowo ini memberikan data yang diperiksanya dari DPT yang diumumkan KPU RI pada 15 Desember 2018.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” kata Hashim.

Baca: Presiden ILC TVOne Kembali Disebut Andi Arief, Tegaskan Urusan dengan Karni Ilyas Belum Selesai

Baca: Gempa Magnitudo 4.0 Guncang NTB Siang Ini, BMKG Catat Kedalaman 29 Km

Lebih lanjut, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan, 17,5 juta nama yang dinilai tidak wajar itu terletak pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yang sama, yaitu pada 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” papar Ahmad Riza Patria.

Hal ini dinilai tidak wajar karena ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal selain itu.

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama, misal masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajat,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan dengan KPU RI itu Ahmad Riza mengatakan akan ada verifikasi lapangan untuk meluruskan laporan BPN.

“Kami bersama KPU dan Bawaslu akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, setidaknya seminggu ke depan akan dilakukan, kami juga akan segera tentukan daerah-daerah yang akan disisir,” pungkasnya.

(TribunWow.com/Ananda Putri O/Tiffany Marantika)

Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved