Firmansyah Mardanoes Komitmen akan Bela Masyarat Kecil Terkait Tanah dan Lahan

Mereka ini kan rata-rata masyarakat transmigran, yang juga punya hak yang sama terkait legalitas tanah yang mereka ajukan

Firmansyah Mardanoes Komitmen akan Bela Masyarat Kecil Terkait Tanah dan Lahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
nggota Panja Pertanahan Komisi II DPR RI, Ir. Firmansyah Mardanoes MM saat bertemu masyarakat 

Firmansyah Mardanoes Komitmen akan Bela Masyarat Kecil Terkait Tanah dan Lahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Panja Pertanahan Komisi II DPR RI, Ir. Firmansyah Mardanoes MM meminta agar Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah kerjanya, khususnya pelayanan mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Hal tersebut disampaikan Firman saat melakukan Kunjungan Kerja Reses dan jaring Aspirasi di wilayah Kabupaten Ketapang setelah banyaknya keluhan dan masukan dari masyarakat Desa yang dikunjunginya terkait Lahan dan Sertifikat. (28/2/19) lalu. 

“Kami berharap sebagai anggota DPR RI yang notabenenya wakil Masyarakat, yaitu Konstituen kami di wilayah Kabupaten Ketapang agar diperhatikan dengan serius dan total," ujarnya. 

Baca: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Potianak Gelar Kuliah Umum Bersama Wagub Kalbar

Ia juga mengatakan BPN jangan sampai mencederai program yang sudah berjalan ini dengan munculnya dugaan yang kurang baik. Misalnya, ada pungutan liar dan sertifikat yang tidak selesai diulur-ulur, bahkan ada yang dijanjikan untuk selesai periode yang akan datang, sedangkan pengurusan dengan skala besar dapat dengan mudah mengurus tanah. 

"Sehingga target masyarakat kecil tidak selesai dengan baik dan maksimal,” ujarnya. 

Menurut Firman, target PTSL untuk di Kabupaten Ketapang mungkin Perlu dilakukan Evaluasi, jika masih banyak keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Ketapang terkait kemudahan kepengurusan, yang harusnya bisa dicapai Masyarakat, baik Waktu Proses penyelesaian ataupun Biaya Pengurusan, yang kurang tersosialisasi dengan baik. 

Beberapa keluhan terkait Pembuatan Sertifikat Tanah, salah satunya yang sudah melaporkan ke kami adalah masyarakat Desa Pemuatan Jaya Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

“Mereka ini kan rata-rata masyarakat transmigran, yang juga punya hak yang sama terkait legalitas tanah yang mereka ajukan, jangan sampai mereka hanya diberikan janji penyelesaian dengan mengulur waktu dan harapan kosong, harus ada kejelasan, dimana pangkal masalahnya, apakah di syarat pengajuan atau lainya, jangan sampai ada oknum tertentu memanfaatkan keadaan yang memprihatinkan ini, kita harus sama-sama mendorong program pemerintah ini dengan kerja yang cerdas dan sesuai aturan hukum yang sudah menjadi ketetapan pemerintah”. ujarnya. 

Anggota Komisi II DPR RI Firmansyah Mardanoes mengingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaporkan kepada Komisi II DPR RI apabila terjadi pungutan liar (pungli) terhadap pemohon sertifikat tanah.

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved