Edi Kamtono Minta Dinas Pendidikan Tak Hambat Pencairan Dana BOS dan BOSDa

Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Pontianak belum juga cair untuk triwulam pertama di tahun 2019 ini

Edi Kamtono Minta Dinas Pendidikan Tak Hambat Pencairan Dana BOS dan BOSDa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Syahroni
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. 

Edi Kamtono Minta Dinas Pendidikan Tak Hambat Pencairan Dana BOS dan BOSDa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Kota Pontianak belum juga cair untuk triwulam pertama di tahun 2019 ini.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengakui memang sampai saat ini BOS dan BOSDa belum juga cair.

Ia meminta pada dinas terkait dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak agar segera menginventarisir terkait belum cairnya anggaran tersebut.

Edi, menegaskan jangan sampai anggaran tidak cair dan menghambat aktivitas belajar mengajar karena sebagian dari anggaran tersebut digunakan pula untuk membayar gaji para tenaga hononer.

Baca: Hasil Akhir Mitra Kukar Vs Bhayangkara FC, Naga Mekes Dipastikan Tersingkir dari Piala Presiden 2019

Baca: Bupati Rupinus: Suksesnya Pemilu Merupakan Tanggung Jawab Kita Semua

Baca: Gisel dan Wijaya Saputra Kepergok Mesra di Mall Singapura, Tangan Mereka Jadi Sorotan

"Saya sudah minta diteliti dari dinas terkait, alasan apa yang menyebabkan keterlambatan pencairan BOSDa ini, kalau BOS kan dari pusat, jangan sampai masalah teknis karena keterlambatan ini menggangu pelayanan," ucap Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai, Senin (11/3/2019).

Ia menegaskan, untuk anggaran BOSDa tidak masalah karena dananya sudah ada, tinggal dinas yang menyalurkan pada semue sekolah.

"Kalau sudah ada aturan dan sudah ada anggaran, ya sudah cepat diselesaikan untuk dikeluarkan, jangan menunggu lagi," tambahnya.

Edi mengaku mendapat juga laporan dari guru dan dari sekolah mengenai BOS dan BOSDa belum cair.

"Saya minta jajaran dinas untuk segera mencairkan dan jangan menghambat hak sekolah yang itu nanti untuk membayar honor atau gaji guru," ujar Edi memerintahkan jajaran Dinas Pendidikan.

Pencairan dana BOS menurutnya setelah mendapat laporan dari dinas, karena ada keterlammbatan juknis dari pusat.

Selain itu, ia meminta jajaran dinas harus kreatif, bagaimana ini segera dicairkan. Bahkan kalau memungkinkan misalnya anggaran sedikit maka bisa ditalangkan terlebih dulu.

"Ini menyangkut masalah kinerja juga, yang penting lapor dan koordinasi, jangan dibiarkan berlarut-larut," pintanya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Syahdan Lazis tak mau berkomentar saat diwawancarai.

Ia memilih diam tidak memberikan statement mengenai keterlambatan pencairan BOS dan BOSDa yang ada di Kota Pontianak.

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved