VIDEO: Erma Ranik Jelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

sebagai bagian dari pendukung dan mendorong ada penegakan hukum yang lebih kuat terhadap para pelaku kekerasan seksua

Erma Ranik Jelaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK-  Anggota komisi DPR RI Erma Suryani Ranik mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  dalam proses pembahasan di DPR RI.

"Pandangan fraksi-fraksi sudah masuk, dan saat ini di bahas di Komisi VIII atau disebut panitia kerja (panja)," ujar Erma Ranik, Jumat (8/3/2019).

Dijelaskannya, proses pembahasan ini masih ada berbagai tahap, jika lintas komisi maka yang akan membahas adalah panitia khusus (pansus) akan tetapi jika isunya spesial spesifik maka sifatnya panca.

"Fraksi partai Demokrat mendukung penuh rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, sebagai bagian dari pendukung dan mendorong ada penegakan hukum yang lebih kuat terhadap para pelaku kekerasan seksual," ujarnya.

Erma mengatakan bagi fraksi partai Demokrat, sangat penting untuk memperhatikan korban, dan untuk mencegah.

Baca: DPRD Kayong Utara Dorong Pemkab Kejar Perusahaan yang Belum Pernah Turunkan CSR

Baca: CUPLIKAN Gol Madura United Vs Persija, Skor Akhir Bawa Macan Kemayoran Kokoh di Puncak Klasemen

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai korban tidak akan bisa lebih di recovery maka dari itu fraksi Demokrat mencegah terjadinya potensi kekerasan seksual daripada sudah menjadi korban baru diatasi.

"Yang kami inginkan dalam waktu dekat ini dari fraksi Demokrat dalam waktu dekat yang bersama dengan pemerintah di komisi III yaitu mendorong rancangan undang-undang hukum pidana," ujarnya.

Dalam RUU KUHP ini akan merancang satu sistem pidana baru untuk Indonesia. "Kita tahu bahwa warisan KUHP kita adalah warisan Belanda 350 tahun yang lalu, sistem pidanya pasti sudah berubah tetapi undang-undang pidanya masih kita pakai," ujarnya.

Erma melanjutkan, yang akan diubah diantaranya adalah jika di KUHP yang dikenal adalah sistem pidana penjara, pidana mati, dan tidak mengenal pidana lain. Maka dengan itu, pihaknya merancang ada pidana yang namanya kerja sosial, pidana denda, dan pidana mati yang bersifat alternatif.

"Alternatif itu adalah, jika seseorang divonis mati tetapi dia mempunyai kelakuan yang bagus maka bisa diubah menjadi pidana seumur hidup, kita tidak mungkin menghapus pidana mati serta mereka tetapi itu bisa menjadi alternatif," papar Erma Ranik.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved