Politisi PDIP Nilai Penangkapan Dosen UNJ Robertus Robet Berlebihan

Penerapan UU ITE jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil. Menurut saya penerapan pasal 28 UU ITE terhadap kasus Robert ini

Politisi PDIP Nilai Penangkapan Dosen UNJ Robertus Robet Berlebihan
Instagram
Aktivis dan Akademisi UNJ, Robertus Robert 

Politisi PDIP Nilai Penangkapan Dosen UNJ Robertus Robet Berlebihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengomentari penangkapan aktivis Robertus Robet yang diduga menghina institusi TNI.

Diketahui, Robet diamankan kepolisian karena dugaan penghinaan terhadap institusi TNI ketika menyanyikan mars ABRI saat berorasi di depan Istana Negara.

Charles menilai penangkapan terhadap Robet berlebihan. Terlebih, kata dia, sudah ada klarifikasi bahwa lagu yang dinyanyikan bukan ditujukan kepada institusi TNI hari ini, tetapi kepada kebijakan rezim militer Soeharto di masa yang lalu.

Baca: KPU: 103 WNA Masuk DPT Pemilu 2019 Didominasi Warga Jepang

Ia pun mengimbau agar penerapan UU ITE jangan sampai membuat masyarakat tak bisa bebas berekspresi, seperti yang dialami Robet.

"Penerapan UU ITE jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil. Menurut saya penerapan pasal 28 UU ITE terhadap kasus Robert ini tidak tepat karena tidak ada unsur kesengajaan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Konteksnya yaitu mengingatkan agar masa kelam rezim militer Orde Baru tidak terulang kembali," ujar Charles, dalam keterangannya, Kamis (7/3/2019).

Apalagi, sepengetahuan politisi PDI Perjuangan itu lagu tersebut kerap menghiasi demo-demo pro-demokrasi di era transisi menuju demokrasi.

Di sisi lain, Charles menuturkan wacana revisi UU TNI tentang penempatan perwira TNI di institusi non-militer memang memicu kekhawatiran di berbagai kalangan.

Baca: Presenter Wanita Terkaya Dunia, Oprah Winfrey Kehilangan Rp 819 Miliar Dalam Sehari

Atau dengan kata lain, kata dia, masih banyak masyarakat yang trauma terhadap kebijakan dwifungsi ABRI di era otoriter pemerintahan Soeharto.

"Sehingga wajar apabila ada penolakan terhadap wacana tersebut. Saya juga berharap semua pihak juga bisa melihat kasus ini secara objektif dalam kerangka menjaga nilai-nilai demokrasi, jangan ada yang mengkait-kaitkan dengan politik praktis atau pilpres," tukasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penangkapan Robertus Robet, Politisi PDIP: Jangan Sampai Memberangus Kebebasan Berekspresi

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya

Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved