BPH Migas Dorong Pemda di Kalbar Ajukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak

Bedanya apa, sub penyalur itu menjual BBM subsidi yakni jenis solar dan premium kalau mini SPBU menjual BBM non subsidi

BPH Migas Dorong Pemda di Kalbar Ajukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ HAMDAN
Suasana sosialisasi implementasi sub penyalur di Pontianak, Kamis. (7/3/2019) 

BPH Migas Dorong Pemda di Kalbar Ajukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Badan Hilir Minyak (BPH) Migas Fansurullah Asa terus mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan sub penyalur BBM disetiap daerah, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar.

Menurutnya pembentukan sub penyalur BBM tersebut merupakan amanah UU Migas, Nomor 22 Tahun 2001, pasal 8 ayat dua dan empat yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh NKRI.

"Terkait hal tersebut BPH Migas ditugaskan oleh UU untuk mengatur ketersediaan sub penyalur tersebut atas nama pemerintah," ujarnya saat agenda sosialisasi implementasi sub penyalur di Pontianak, Kamis. (7/3/2019).

Baca: WNA Masuk DPT, Jumadi: Keteledoran yang Luar Biasa

Baca: Jalani Pemulihan Pasca Cedera Pinggang, Andy Murray Bicara Soal Peluangnya Kembali ke Wimbledon 2019

Ia memparkan sampai saat ini jumlah SPBU yang ada di Indonesia hanya 7400 lebih sementara jumlah desa dan kelurahan ada 85rbuan, sehingga ketersediaan SPBU untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat masih sangat terbatas, sehingga diperlukan sub penyalur dan mini SPBU. 

"Bedanya apa, sub penyalur itu menjual BBM subsidi yakni jenis solar dan premium kalau mini SPBU menjual BBM non subsidi," ujanya. 

Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan pembentukan sub penyalur di daerahnya, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan BBM subsidi dengan harga yang terjangkau. 

Lebih lanjut ia menuturkan, sampai saat ini, di Indonesia baru ada 25 sub Penyalur dan di Kalimantan Barat, baru Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah memiliki sub penyalur dan berada di Kecamatan Baru Ampar dan Padang Tikar. 

Baca: Polisi Tetapkan Tersangka Robertus Robet, Ini Penjelasan Humas Polri

"Kita sangat mengharapkan pemerintah daerah lainnya bisa mengikuti jejak Pemkab Kubu Raya," ujarnya. 

Fansrullah memaparkan untuk saat ini, sudah ada 250 pemda yang mengajukan pembentukan Sub Penyalur, sehingga pihaknya akan menyeleksi pangajuan tersebut. 

"Kita akan hati-hati dalam menentukan sub penyalur, agar BBM subsidi yang disalurkan tersebut bisa tepat sasaran," pungkasnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved