Nursyam: Pengentasan Kemiskinan di Desa harus jadi Prioritas

Maka menurutnya didalam memulai perencanaan pembangunan di desa maka pihak desa dinilainya harus punya basic data

Nursyam: Pengentasan Kemiskinan di Desa harus jadi Prioritas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya kepada sembilan camat di Kabupaten Kubu Raya, Selasa (5/3/2019) 

Nursyam: Pengentasan Kemiskinan di Desa harus Jadi Prioritas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, Nursyam Ibrahim, mengatakan kegiatan penyerahan peraturan bupati terkait pagu dana desa dan alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah langsung dilanjutkan dengan sosialisasi penyaluran ADD dan DD.

"Tujuannya untuk mensosialisasikan arah kebijakan mengenai pengelolaan dana desa," ujar Nursyam Ibrahim, Selasa (5/3/2019)

Kemudian ia mengatakan terus berupaya agar pembangunan di desa melalui Dana Desa agar ke arah kesejahteraan masyarakat. Maka penanggulangan kemiskinan menurutnya merupakan hal yang harus menjadi prioritas. 

Baca: Thamrin Usman Dukung Rencana Pembukaan Prodi Perhotelan di Universitas Tanjungpura

Baca: Gudang Dinas Pertanian Kayong Utara Terbakar, BPBD Sulit Cari Sumber Air

"Kami selalu ingatkan mereka agar mendata lokasi mana yang banyak kantong kemiskinan sehingga pembangunan diarahkan ke sana. itupun sudah di jelaskna di 50 indikator Indesk Desa Membangun, dimana Paling tinggi nilainya itu penanggulangan kemiskinan selain indikator ekologi dan lainnya," kayanya

Maka menurutnya didalam memulai perencanaan pembangunan di desa maka pihak desa dinilainya harus punya basic data. Sehingga nantinya program di desa tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya yang masih dalam kategori miskin. 

"Maka buatlah program misalnya program padat karya tunai, pekerjakan mereka setiap ada alokasi anggaran. Upah yang mereka dapat bisa menjadi cash flow untuk kesejahteraan masyarakat. Maka seharusnya 30 persen anggaran pembangunan di desa diarahakn ke upah masyarakat miskin dan dapat menjadi solusi selama proyek berjalan dari DD," pungkasnya

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved