BPH Migas Dorong SPBU Mini di Setiap Desa & Daerah Terpencil

BPH Migas mendesak Pertamina dan AKR yang swasta membangun mini-mini SPBU atau depot pendistribusian hingga ke desa-desa

BPH Migas Dorong SPBU Mini di Setiap Desa & Daerah Terpencil
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa. 

BPH Migas Dorong SPBU Mini di Setiap Desa & Daerah Terpencil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) menargetkan sebanyak mungkin desa atau daerah tercukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan adanya mini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau depot pendistribusian yang terjangkau baik di desa atau daerah terpencil.

Jumlah SPBU di Kalbar sebanyak 137, jadi masih banyak yang belum ada SPBU di setiap desa dan kecamatan.

"BPH Migas mendesak Pertamina dan AKR yang swasta membangun mini-mini SPBU atau depot pendistribusian hingga ke desa-desa,” kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, Minggu (3/3/2019).

Saat ini jumlah SPBU di Indonesia sekitar 7.500 sementara jumlah desa sekitar 75 ribu, sehingga masih banyak desa yang belum punya SPBU.

Baca: Pertandingan Luar Biasa, Pebulu Tangkis Putri Jepang Pertahankan Gelar Juara German Open 2019

Baca: Amini Mahfud MD, Sukiryanto Tegaskan Ikatan Keluarga Besar Madura Netral di Tahun Politik

Baca: Pemkot Singkawang Dukung Pembentukan SPBU Mini

BPH Migas ditugasi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak.

Bila dipaksakan bangun SPBU, tidak ada yang mau investornya, mesti pinjam bank dan harus mengeluarkan dana sekian milyar yang harus dihabiskan dan balik modalnya sekitar 20 hingga 30 tahun, sehingga mesti ada jalan tengahnya, dengan skala yang lebih kecil.

Melalui kebijakan mini SPBU dengan modal Rp 100 juta, maka setahun bisa balik modal.

“Jadi ketika ada masyarakat yang mau berinvestasi bisa dikumpulkan dan lewat Wali Kota dan Bupati menyampaikan usulan itu ke BPH Migas,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI ini turut hadir menjadi narasumber dalam Kegiatan Focus Group Discussion tentang pengaturan mini penyalur dan sub penyalur yang diselenggarakan BPH Migas di Ballroom Hotel Swiss Bell Singkawang, Jumat (1/3/2019).

Ia meminta agar pihak Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus lebih lincah dan jangan sampai kalah gesit dengan sektor swasta.

Tidak hanya itu saja, kata pengelolaan mini SPBU bisa saja melibatkan desa dengan menjadikan mini SPBU sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pihaknya mendorong agar kepala daerah kabupaten kota termasuk Provinsi dapat menyambut program atau kebijakan ini dengan baik.

"Bahan Bakar Minyak itu merupakan bagian dari ongkos produksi, maka biaya jual akan lebih murah dan lebih kompetitif dan kesejahteraan rakyat lebih terjamin," tuturnya.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved