Pengamat Hukum Sanggau Soal Surat Permohonan Tertulis Yang Diajukan Pemkab ke Mendagri

Pengamat Hukum Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim SH menyampaikan, Dengan adanya surat permohonan tertulis

Pengamat Hukum Sanggau Soal Surat Permohonan Tertulis Yang Diajukan Pemkab ke Mendagri
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Tokoh Pemuda Sanggau, Abdul Rahim SH 

Pengamat Hukum Sanggau Soal Surat Permohonan Tertulis Yang Diajukan Pemkab ke Mendagri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Pengamat Hukum Kabupaten Sanggau, Abdul Rahim SH menyampaikan, Dengan adanya surat permohonan tertulis Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) yang diajukan Pemkab Sanggau kepada Mendagri untuk para PNS yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap terkait kasus korupsi, baik yang telah menjalankan hukuman dan telah bebas.

“Kalaulah peraturan tersebut telah diberlakukan kepada setiap eks narapidana korupsi, baik yang sedang melaksanakan hukuman maupun yang sudah bebas, maka perlu segara meminta kepastian hukum setatus para oknum pns eks napi koruptor, ” katanya, Rabu (27/2/2019).

Baca: Polres Ketapang Benarkan Adanya Laporan Tindakan Asusila Pada 2 Karawati Perusahaan

Baca: Seorang TKA PT BSM New Material, Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana Asusila

Baca: Robertus Harap Musdad ke-IV Sumbang Gagasan untuk Kemajuan Kota Singkawang

Dan apabila, lanjut Rahim, di kalangan para eks napi korupsi merasakan ada ketidakadilan, Sah-sah saja jika mereka ingin melakukan gugatan terhadap kebijakan peraturan tersebut.

“Selama dalam aturan hukum dimungkinkan untuk melakukan gugatannya. maka kita berharap setatus para eks napi koruptor ada kejelasan. tidak terkatung-katung dan mempunyai kekuatan hukum tetap, ” pungkasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved