Pengamat Ekonomi Sebut Perusahaan Sawit Harus Dengar Ucapan Gubernur

Menanggapi ungkapan Gubernur Kalimantan Barat terhadap perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat

Pengamat Ekonomi Sebut Perusahaan Sawit Harus Dengar Ucapan Gubernur
TRIBUNFILE/ISTIMEWA
Pengamat M. Ali Nasrun 

Pengamat Ekonomi Sebut Perusahaan Sawit Harus Dengar Ucapan Gubernur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menanggapi ungkapan Gubernur Kalimantan Barat terhadap perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat banyak beberapa waktu lalu, Pengamat Ekonomi, Ali Nasrun menanggapi bahwa semestinya masyarakat ataupun perusahaan harus lebih mendalami lebih jauh apa yang sudah dikatakan oleh gubernur Kalbar, Rabu (37/2/2019).

Ali Nasrun mengatakan, jika diklasifikasikan maka perusahaan perkebunan kelapa sawit itu ada dua jenis, yakni perkebunan yang sudah produktif dan perkebunan yang baru mengusahakan atau baru mendapatkan izin.

"Jadi, jika perkebunan itu sudah produktif maka secara kuantitatif perkebunan tersebut akan meningkatkan produksi daerah. Namun, kemungkinan yang dimaksud oleh Sutarmidji, diyakini Ali adalah terkait dengan efek sebaran atau multi player dari perusahaan itu sendiri yang tidak dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Baca: Unik, Seorang Perempuan di Sleman Ini Bernama Fransisca Santa Clause

Baca: Koni Kalbar Gelar Raker, Ini Agendanya

Baca: Pembangunan Karakter, Ramlana: Ada Tiga Hal Harus Dipersiapkan

Lanjutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adalah mengenai lahan itu sendiri, di mana lahan tersebut dulunya digunakan masyarakat untuk kearifan lokal namun selanjutnya digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk produksi.

"Jadi masyarakat tidak bisa menggunakan itu (lahan) lagi. Itupun ada efek negatifkan pada masyarakat," ujarnya.

Lalu yang kedua itu adalah ketika perkebunan tersebut mulai berjalan, utamanya pada masa perawatan maka bisa dipastikan perusahaan itu memiliki modal yang sangat padat, di mana investor ramai masuk.

"Akan tetapi, tidak banyak jasa atau pekerja yang digunakan dari masyarakat setempat. Sehingga walaupun nilai proyek itu besar, namun lapangan pekerjaan yang terbuka sangat kecil bagi masyarakat," sebutnya.

Selanjutnya, Ali mengatakan, jika melihat dari hasil CPO itu sendiri tidak diolah di Kalbar. Namun diangkut ke luar, bahkan dalam bentuk mentahnya. Akibatnya nilai tambah pada industri, termasuk juga lapangan kerja pada industri tersebut, tidak berlaku di Kalbar.

Begitu juga dengan CSR yang selama ini dijalankan oleh perusahaan. Ali mengatakan bahwa CSR ini adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas, undang-undang perkebunan.

Baca: Pembangunan Karakter Dapat Tingkatkan Integritas Petugas

Baca: Suprobowati Sebut Pembangunan Karakter Sebagai Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan

Baca: Pembangunan Karakter, Muhammad Yanis: Dilakukan Secara Berkelanjutan Kesemua UPT

Bahkan Ali menjelaskan hal ini sudah diatur juga dalam peneliti development serta di CSO yang ekspert pada pemberdayaan masyarakat.

Ali menuturkan bahwa mulai dari nilai pertama perusahaan ini berjalan sudah seharusnya CSR itu dijalankan. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan kaya, dan tidak mungkin itu perusahaan miskin bisa buka perkebunankan, lanjutnya.

Dengan begitu, Ali menyebutkan alasan kedua adalah, ketika perusahaan tersebut membuka lahannya, apalagi lahan tersebut adalah lahan masyarakat suatu tempat maka secara tidak langsung terjadi penurunan ekonomi pada masyarakat.

Dari situlah seharusnya peran CSR dimulai, maka Ali menyarankan solusi di mana perusahaan harus memikirkan keadilan, utamanya bagi masyarakat.

"Jadi kita kembali ke Pancasila, sila ke lima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved