Dewan Nilai Pemerintah Perlu Mendata Lokasi Rawan Tindakan Negatif

Anggota DPRD Kubu Raya, M Nurdin, mengatakan Pemerintah Daerah memang sudah seharusnya melakukan pendataan

Dewan Nilai Pemerintah Perlu Mendata Lokasi Rawan Tindakan Negatif
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ADELBERTUS CAHYONO
Anggota Komisi I DPRD Kubu Raya, M Nurdin. 

Dewan Nilai Pemerintah Perlu Mendata Lokasi Rawan Tindakan Negatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Anggota DPRD Kubu Raya, M Nurdin, mengatakan Pemerintah Daerah memang sudah seharusnya melakukan pendataan pada tempat-tempat yang rawan menjadi lokasi maksiat.

Dimana Satpol PP Kubu Raya telah melakukan penyegelan pada 4 ruko tanpa izin usaha yang diduga terdapat aktifitas di malam hari yang mengarah ke hal negatif.

"Disinilah peran pemerintah dalam melakukan pendataan pada pelaku usaha ini, sehingga bisa diketahui apakah kopi Pangku itu memang ada kegiatan negatif didalamnya," ujarnya.

Menurut dia untuk pelaku prostitusi di Kubu Raya biasanya lebih banyak berasal dari luar Kubu Raya, maka peran pemerintah dalam pembinaan juga menurutnya diperlukan.

Baca: Satu Nelayan Tenggelam di Jawai, Begini Kronologisnya

Baca: Nekat Curi Besi Rol Padat Seberat 60 Kilogram, Dua Pria Diamankan Reskrim Polsek Pontianak Timur

Baca: Pasca Bencana Banjir, BPBD Landak Masih Data Kerugian

"Tidak semua pelaku itu dari kubu raya, bahkan banyak yang berasal dari kubu raya, nah untuk itu pemerintah harus aktif melakukan pendataan. Bagi yang berasal dari luar bisa di kembalikan ke daerah asal atau diberdayakan," katanya.

Menurutnya prostitusi bukanlah satu diantara profesi tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat. Sehingga sudah seharusnya dibersihkan dari kubu raya agar tidak mempengaruhi yang lainnya.

"Prostitusi ini penyakit masyarakat harus dibersihkan jangan sampai mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Setelah dilakukan pendataan bisa dibina sesuai kemampuannya, dan tentunya agar mereka tidak kembali lagi menggeluti prostitusi ini," katanya.

Peran serta tokoh masyarakat juga dinilai olehnya sangat penting untuk menghilangkan penyakit masyarakat ini.

"Camat, kepala desa, maupun tokoh masyarakat dan pemuka agama di lokasi tersebut harus bersinergi. Berikan pemahaman bahaya penyakit masyarakat ini, sehingga di lingkungan mereka tidak ada lagi penyakit masyarakat ini," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved