Alfian: Era Revolusi Industri 4.0 Tak Bisa Dihindari, Perlu Kesiapan Bagi Siapapun

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Alfian menegaskan era revolusi industri 4.0 memang tidak bisa dihindari

Alfian: Era Revolusi Industri 4.0 Tak Bisa Dihindari, Perlu Kesiapan Bagi Siapapun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Alfian diwawancarai awak media usai pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan 24 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/1/2019). 

Alfian: Era Revolusi Industri 4.0 Tak Bisa Dihindari, Perlu Kesiapan Bagi Siapapun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalbar, Alfian menegaskan era revolusi industri 4.0 memang tidak bisa dihindari.

Untuk menghadapinya diperlukan pemahaman dan kesiapan siapapun.

BPSD Kalbar mendukung implementasi Revolusi Industri 4.0 terhadap upaya peningkatan pelayanan publik untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Baca: Revolusi Industri 4.0, Midji: Siapkan SDM Tanpa Mengubah Karakter Dasar

Baca: Soal Ekonomi Digital, Midji Sebut Kecepatan Jadi Tantangan Besar di Masa Depan

Baca: Speed Up Ekonomi Digital di Kalbar, Jeno Minta Pemerintah Siapkan Data

“Terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk semakin terbuka terhadap perkembangan informasi dan harus juga menyiapkan diri terhadap apa yang harus  dilakukan,” terangnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, belum lama ini.

Alfian menambahkan BPSDM Provinsi Kalbar terus berupaya mengembangkan kompetensi para ASN terhadap pemahaman-pemahaman berkaitan revolusi industri 4.0.

“Melalui forum ini, semoga dapat banyak hal baik yang kita dapatkan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik daerah agar semakin baik dan lebih baik di masa-masa mendatang,” katanya.

Revolusi industri 4.0, kata dia, harus meluas pada setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik level Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

“Harus bersinergi dan terpadu. Sehingga arah langkah terutama kerangka pemahaman masyarakat bisa secara keseluruhan. Masyarakat tidak bias dalam memahami secara utuh,” ujarnya.  

Pemahaman ini juga penting agar apa yang dilakukan pemerintah dalam hal pelayanan publik bisa direspon dan dipahami oleh masyarakat.

Masyarakat berkewajiban dan punya hak mengoreksi apa yang dilakukan pemerintah.

“Masyarakat juga harus paham apa yang dilakukan Ombudsman. Mungkin ada saluran komunikasi informasi terhadap layanan yang tidak memuaskan. Mereka bisa sampaikan sebagai koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintah. Ini harus dipahami oleh masyarakat mulai jenjang pusat sampai bawah,” tandasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved