Sekda Ketapang Minta Kejelasan Perizinan Pertambangan

Dengan kebijakan adanya OSS bahwa penerbitan izin usaha perdagangan pada proses itu otomatis efektif

Sekda Ketapang Minta Kejelasan Perizinan Pertambangan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rizky Prabowo Rahino
Suasana Rapat Koordinasi (Rakoor) Program Pencegahan Korupsi Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Kamis (21/2/2019). 

Sekda Ketapang Minta Kejelasan Perizinan Pertambangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Farhan menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ketapang telah menyepakati rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 lalu.

Seiring perjalanan waktu berkaitan dengan perizinan, pihaknya menggunakan aplikasi perizinan OSS. Di satu sisi, pemerintah kabupaten/kota juga diminta untuk integrasi aplikasi perizinan itu dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO).

“Dengan kebijakan adanya OSS bahwa penerbitan izin usaha perdagangan pada proses itu otomatis efektif,” terangnya saat  Rapat Koordinasi (Rakoor) Program Pencegahan Korupsi Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Kamis (21/2/2019).

Baca: 6 Tips Pencegahan Penyakit DBD dari Dokter Feria Kowira

Baca: Serius Tangani DBD, Dinkes Sudah Instruksi Petugas Puskesmas dan Surati Dinas Pendidikan

Baca: VIDEO: Live Streaming & HASIL Inter Vs Rapid Vienna, Babak 32 Besar Liga Europa (LIVE) Jam 03.00 WIB

Baca: Anggota DPRD Ketapang Desak Dinas Terkait Serius Tangani DBD

Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pihaknya ingin kejelasan terkait perizinan tambang. Pasalnya, kewenangan perizinan tambang berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini.

“Dulu itu kewenangannya di kabupaten/kota,” terangnya.  

Kejelasan diperlukan terkait wilayah yang sebelumnya masuk perizinan kebun dan telah beroperasional, lalu seiringnya berjalan waktu wilayah itu masuk perizinan tambang. Otomatis, kondisi itu mengakibatkan perizinan tambang mengalahkan perizinan perkebunan.  

“Kami menyarankan perlu merevisi peraturan perundang-undangan. Karena tambang ini seakan-akan jadi raja. Misalnya, di bawah gedung DPRD ini ada tambang, maka mau tidak mau bisa digeser (dipindah_red). Tapi, persoalannya dengan kebun itu kalau jadi tambang bagaimana kita mengurus plasma masyarakat,” terangnya.

Ketika ini tidak diatur secara tegas, maka bisa berujung pada optimalisasi pendapatan. Ia berharap perlakuan khusus hanya diberikan pada tambang-tambang strategis misalnya uranium untuk kepentngan negara dan sebagainya.

“Kalau hanya tambang bauksit, kami pikir sebaiknya ketika wilayah itu ada izin perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), maka mereka harus beroperasional terus (tidak berhenti_red). Tidak bisa itu dikalahkan dengan perizinan tambang. Karena kalau tidak, nanti dampaknya terhadap pendapatan daerah,” tukasnya. (Pra). 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved