Bukan Rahasia Negara dan Jadi Polemik Pasca Debat, Pemerintah Diminta Buka Kepemilikan HGU Lahan

Harus dibuka semua dokumen HGU khususnya nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU

Bukan Rahasia Negara dan Jadi Polemik Pasca Debat, Pemerintah Diminta Buka Kepemilikan HGU Lahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Sekitar 40 orang yang terdiri dari mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan Untan serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untan bekerja sama dengan Yayasan TITIAN ikut memadamkan api di areal gambut itu pada Jumat (24/8/2018). Pemerintah diminta buka dokumen HGU lahan sebagai informasi publik 

Bukan Rahasia Negara dan Jadi Polemik Pasca Debat, Pemerintah Diminta Buka Kepemilikan HGU Lahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Desakan kepada pemerintah untuk membuka semua dokumen Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang diberikan kepada kalangan pengusaha kembali menguat.

Desakan ini muncul setelah calon presiden petahana Joko Widodo mengungkap soal lahan HGU yang dikuasai pesaingnya, Prabowo Subianto, dalam debat pilpres.

"Harus dibuka semua dokumen HGU khususnya nama pemegang, lokasi, luasan, jenis komoditas dan peta area HGU," kata Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

Iwan mengatakan, informasi mengenai HGU ini tak boleh ditutup-tutupi karena hal tersebut bukan lah bagian yang dikecualikan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca: Inilah 10 Tanda Bahwa Hidup Anda Secara Bertahap Menurun, Mari Atasi!

Bahkan, Mahkamah Agung juga pernah membuat putusan yang mewajibkan pemerintah untuk membuka dokumen perizinan hak guna usaha perkebunan sawit di Kalimantan. Putusan itu diketok pada 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang sampai hari ini belum menjalankan putusan itu.

"Alasan mereka (Kementerian ATR) takut masyarakat kembali mendudukkan lahan tersebut yang kemudian memicu konflik," ujarnya.

Iwan menambahkan, selain membuka semua dokumen HGU yang diberikan kepada pengusaha, publik juga wajib menuntut transparansi mengenai proses penerbitan HGU. Menurut dia, ini penting untuk mencermati bagaimana mekanisme penerbitan tersebut berjalan.

"Harus dipastikan proses tersebut telah sesuai dengan pedoman PP 40 tahun 1996 mengenai HGU," kata dia.

Baca: Kebakaran Landa Apartemen, Puluhan Orang Tewas

Halaman
12
Tags
HGU
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved