Pemkab Sambas Pinjamkan Gedung Baru Dukcapil Untuk Penyimpanan Sementara Logistik KPU

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan dirinya sudah meminta kepada pihak-pihak terkait meminjamkan gedung baru milik Dinas Kependudukan

Pemkab Sambas Pinjamkan Gedung Baru Dukcapil Untuk Penyimpanan Sementara Logistik KPU
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / WAWAN GUNAWAN
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat ditemui di ruangannya, Jum'at (19/10/2018).   

Pemkab Sambas Pinjamkan Gedung Baru Dukcapil Untuk Penyimpanan Sementara Logistik KPU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan dirinya sudah meminta kepada pihak-pihak terkait meminjamkan gedung baru milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas agar digunakan sementara sebagai gudang logistik KPU.

Menurutnya, itu menjadi alternatif yang baik bagi KPU Sambas. Selain berada di komplek perkantoran, dan ia meyakini lokasinya aman.

"Insyaallah KPU bersedia dan itu menjadi alternatifnya," ujarnya, Minggu (17/2/2019).

"Di situ akan lebih aman, karena di wilayah perkantoran kemudian yang jaga juga banyak dan yang bertanggung jawab untuk menjaga juga adalah bagian dari pihak keamanan," bebernya.

Baca: Kapolresta Keluarkan Intruksi Khusus, Demi Lancarkan Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati

Baca: LIVE STREAM PS Tira Persikabo Vs Persija, Babak 16 Besar Piala Indonesia Sedang Berlangsung

Baca: X-Men: Dark Phoenix, Magneto Terima Kenyataan Keluarga Dibantai

Atbah menjelaskan, gedung tersebut memang gedung baru dan belum diserahkan terima. Namun ia yakin, atas dasar kepentingan negara pasti bisa digunakan.

Demi kenyamanan dan lain sebagainya. Ia menyarankan agar ada kesepakatan atau MOU Bantar kedua belah pihak. Dengan tujuan, agar bisa saling menjaga satu sama lainnya.

"Yang paling penting adalah bahwa semua pihak berkomitmen dalam sebuah kesepakatan, agar jangan sampai cacat gedung atau mungkin cat dan sebagainya itu rusak. Nah itu menjadi kesepakatan dan harus ada kesepakatan-kesepakatan untuk saling menjaga," ungkapnya.

Atbah menjelaskan, kesepakatan itu harus sudah di sepakati sebelum logistik dipindahkan.

"Atau jika terjadi kerusakan dan sebagainya harus tiap-tiap pihak bertanggung jawab dengan sebuah kesepakatan, antara PUPR dan KPU. Dan kesepakatan itu terjalin, sebelum logistik yang ada digeser ke wilayah-wilayah ini," tuturnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved