Dialog Interaktif, Firdaus Sebut Revolusi Industri 4.0 Punya Nilai Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat revolusi industri 4.0 dapat mengefisiensikan sumber daya diiringi kinerja tinggi," ungkapnya saat dialog interaktif 2019

Dialog Interaktif, Firdaus Sebut Revolusi Industri 4.0 Punya Nilai Manfaat Bagi Pemerintah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rizky Prabowo Rahino
Suasana dialog interaktif 2019 dalam rangka peringatan HUT Ke-62 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (14/2/2019). 

Dialog Interaktif, Firdaus Sebut Revolusi Industri 4.0 Punya Nilai Manfaat Bagi Pemerintah

 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Pusat Teknologi Pengembangan  Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Firdaus menerangkan revolusi industri 4.0 punya nilai manfaat bagi pemerintah.

Apalagi jika diterapkan dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik.

"Manfaat revolusi industri 4.0 dapat mengefisiensikan sumber daya diiringi kinerja tinggi," ungkapnya saat dialog interaktif 2019 dalam rangka peringatan HUT Ke-62 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat bertema mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan transparan di era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat Kalbar sejahtera dan berdaya saing di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (14/2/2019).

Baca: BPK RI dan Polres Landak Klarifikasi Perangkat Desa Se Kecamatan Air Besar

Baca: Cipta Kondisi Kondusif, TNI-Polri Patroli Bersama

Baca: Berikut 99 Fintech Lending yang Terdaftar di OJK

Baca: Polres Landak Gelar Audensi Kenalkan Tugas Satlantas

Revolusi industri 4.0 juga dapat mendorong terciptanya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang tinggi. Di sisi lain, akuntabilitas publik tinggi lantaran keterbukaan dan kemudahan mengaudit.

"Revolusi Industri 4.0 meningkatkan daya saing daerah atau negara, serta terciptanya jenis pekerjaan baru," terangnya.

Kendati demikian, penerapan revolusi industri 4.0 mengharuskan pemerintah hadapi berbagai problem. Problem-problem itu diantaranya distribusi berbagai bidang, banyak pekerjaan yang akan hilang sehingga bisa memicu pengangguran, serta siklus hidup pengetahuan dan keterampilan menjadi pendek.

"Mobilitas pegawai lintas organisasi dan lintas sektor akan tinggi. Masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pemenuhan hak dan kebutuhannya akibat akses pengetahuan dan informasi yang luas melalui dunia digital," imbuhnya.

"Tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan otomasi robot ke proses di tempat kerja, pengambilan keputusan dan budaya organisasi," tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved