Pindahkan Pos Pembiayaan Subsidi BBM ke Infrastruktur, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Tepat

Langkah pemerintah yang 'menggantungkan' harga beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut sebagai langkah tepat

Pindahkan Pos Pembiayaan Subsidi BBM ke Infrastruktur, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Tepat
ISTIMEWA / ACUI. TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ISHAK
Ketua Apindo Pontianak, Andreas Acui Simanjaya. 

Pindahkan Pos Pembiayaan Subsidi BBM ke Infrastruktur, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Tepat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Langkah pemerintah yang 'menggantungkan' harga beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) disebut sebagai langkah tepat.

Mengurangi beban di APBN dari pos subsidi BBM, dana tersebut bisa dialihkan ke infrastruktur yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat terbangun dengan pengalihan dana subsidi BBM ke proyek pembangunan. Seperti fasilitas kesehatan dan juga pendidikan," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, Senin (11/02/2019).

Baca: Pengusaha Sambut Positif Penurunan Harga BBM

Baca: Pemkab Kayong Utara Gelar Rakor Pemerintah Desa di Istana Rakyat

Baca: Dilarang Pasang Bendera Partai di Depan Rumah, Pelaku Buntuti Korban dan Lakukan Hal Tak Terduga

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah, yang menurutnya telah cukup berhasil melepaskan beban APBN dari pos subsidi BBM. Dengan demikian, dana yang awalnya digunakan untuk subsidi BBM, kini bisa lebih banyak digunakan untuk infrastruktur.

Lebih lanjut ia mengatakan, dunia internasional mendukung kebijakan pemerintah yang cerdik dan cermat mengalokasikan pengunaan APBN ini.

Terutama dalam memotong anggaran subsidi untuk kemudian digunakan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak besar bagi masyarakat. 

"Kita jangan jadi bangsa yang manja dengan selalu mengharapkan subsidi dari pemerintah. Biarkan pemerintah konsentrasi membangun hal hal yang penting sebagai dasar untuk kemajuan Bangsa Indonesia," sambungnya.

"Kita sudah saatnya jadi bangsa yang rakyatnya dewasa.  Tidak menyusui dari kebijakan subsidi pemerintah," katanya melanjutkan. 

Penulis: Ishak
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved