Disnakertrans Kalbar Godok Desain Pelatihan Gratis Satpam Asal Keluarga Tidak Mampu

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat masih menggodok desain dan mekanisme

Disnakertrans Kalbar Godok Desain Pelatihan Gratis Satpam Asal Keluarga Tidak Mampu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Disnakretrans Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin 

Disnakertrans Kalbar Godok Desain Pelatihan Gratis Satpam Asal Keluarga Tidak Mampu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Barat masih menggodok desain dan mekanisme yang tepat untuk program pelatihan tenaga satuan pengamanan (satpam) asal keluarga-keluarga kategori tidak mampu di Kalimantan Barat.

Melalui desain itu diharapkan program itu tepat sasaran dan hasilkan output sesuai target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di era pemerintahan Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan.

Kepala Disnakretrans Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin menerangkan Pemprov Kalbar melalui pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp 1,4 Miliar sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemprov) Kalbar Tahun 2019 untuk program pelatihan satpam.

Baca: Lakukan Antisipasi, Kodim Pontianak Terjunkan Personil untuk Patroli Karhutla

Baca: Rangkaian Dalam Event Millenial Road Safety BBPOM Kalbar

Baca: Jalan Santai Dalam Rangka HUT BBPOM ke 18 Tahun Bakti

“Dianggarkan sekitar Rp 1,4 Miliar. Nanti akan kita sampaikan terkait rincian anggarannya, kuota pembagiannya, mekanisme proses dan lain sebagainya,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, Minggu (10/2/2019).

Jika tidak ada perubahan, kuota pelatihan satpam untuk program ini sekitar 200 orang. Kuota itu akan dibagi ke 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Desain program ini akan melibatkan kabupaten/kota.

“Pembagian kuotanya berbeda-beda, dengan mempertimbangkan jumlah pengangguran dan keluarga miskin yang ada di daerah. Tentu tidak sama jika melihat aspek itu,” terangnya.

Nantinya, pelibatan kabupaten/kota dilakukan melalui peran Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Diskes), Kepolisian Resor (Polres) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) masing-masing.

“Itu desain yang sedang dirancang. Kami ingin ada tim yang bisa lakukan verifikasi dan portofolio di tingkat daerah,” imbuhnya.

Seleksi portofolio dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. Syarat utama adalah calon satpam harus memenuhi kategori keluarga tidak mampu.

Baca: HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Mempawah Laksanakan RAK, Komitmen Ingin Bawa Perubahan

Baca: LIVE Stream LIDA Indosiar Grup 10 Top 64! Diyan Kalbar Kembali Tampil Memukau, Juri Bilang Ini

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved