Cegah Kasus Anggota DPR Dapil Kalbar Sukiman Berulang, KPK Ingatkan Ini Kepada Daerah

Karena uang (negara) yang dikelola adalah hak masyarakat, sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menikmati

Cegah Kasus Anggota DPR Dapil Kalbar Sukiman Berulang, KPK Ingatkan Ini Kepada Daerah
TRIBUNNEWS.COM
Pimpinan terpilih KPK periode 2015-2019, Thony Saut Situmorang. 

Cegah Kasus Anggota DPR Dapil Kalbar Sukiman Berulang, KPK Ingatkan Ini Kepada Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengingatkan seluruh penyelenggara negara baik di pusat dan daerah untuk mengelola keuangan negara secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Hal itu menyikapi penetapan tersangka anggota Komisi XI DPR Sukiman.

Sukiman diduga menerima uang Rp 2,65 miliar dan 22.000 dollar Amerika Serikat dari tersangka pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Natan Pasomba.

Uang itu terkait kepengurusan dana alokasi khusus untuk Pegunungan Arfak pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018.

Baca: Pasca Ditetapkan Tersangka, Rumah Anggota DPR RI Sukiman di Pontianak Tampak Sepi

Baca: Tersangka KPK, Begini Nasib Pencalonan Sukiman di DPR RI

Baca: KPK: Sukiman Diduga Terima Suap Rp 2,65 Miliar dan 22.000 Dollar AS

"Karena uang (negara) yang dikelola adalah hak masyarakat, sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menikmati anggaran dan pembangunan yang ada," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Saut menyesalkan korupsi dana otonomi khusus, dana alokasi khusus atau jenis dana alokasi lainnya untuk daerah masih terus terjadi. Seharusnya dana tersebut bisa dinikmati masyarakat daerah secara utuh.

"Korupsi yang terjadi sudah pasti merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang, baik pejabat di pusat, daerah atau pihak swasta yang bersama-sama melakukan korupsi," ujarnya.

Penetapan tersangka Sukiman dan Natan merupakan merupakan hasil pengembangan dari kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun 2018.

Saut memaparkan, pihak pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan dana alokasi khusus pada APBN Perubahan Tahun 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Halaman
12
Tags
KPK
Sukiman
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved