Kepala Ombudsman Kalbar Minta Kepala Daerah Perhatikan Pelayanan Publik

Harus ada langkah nyata dan perhatian kepala daerah agar bisa mendapatkan nilai baik dan masuk zona hijau

Kepala Ombudsman Kalbar Minta Kepala Daerah Perhatikan Pelayanan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rizky Prabowo Rahino
Wagub Kalbar H Ria Norsan, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi dan sejumlah kepala daerah kabupaten di Kalbar foto bersama usai acara penyerahan dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemerintah daerah dan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/2/2019). 

Kepala Ombudsman Kalbar Minta Kepala Daerah Perhatikan Pelayanan Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK –  Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan dan menyampaikan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemerintah daerah dan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat  di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/2/2019).

Acara penyerahan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala daerah di Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, unsur Wakapolres se-Kalbar dan unsur lainnya.

Baca: Lima Calon Hakim MK Belum Laporkan LHKPN, DPR Diminta Tak Loloskan

Baca: VIDEO: LIVE Streaming LIDA Indosiar Grup 7 Top 64, Siapa Tersenggol? Live Indosiar Jam 19.00 WIB

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Agus Priyadi disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat H Ria Norsan dan Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa.

Adapun hasil penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 yakni kepatuhan tinggi atau zona hijau diraih oleh Kabupaten Sanggau dengan nilai 89,55 dan Kabupaten Sambas nilai 88,91.

Tingkat kepatuhan sedang atau zona kuning didapat oleh Kabupaten Sekadau nilai 78,12, Pemprov Kalbar nilai 67,99, Kabupaten Mempawah 65,61 dan Kabupaten Landak 53,55.

Sementara itu, tingkat kepatuhan rendah atau zona merah diraih Kabupaten Sintang nilai 42,07, Kabupaten Bengkayang nilai 39,24 dan Kabupaten Melawi 29,73.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi meminta perbaikan nyata terhadap kepatuhan standar pelayanan publik. Terutama bagi daerah-daerah yang telah beberapa kali dilakukan penilaian tapi belum masuk kategori hijau hingga kini.

“Harus ada langkah nyata dan perhatian kepala daerah agar bisa mendapatkan nilai baik dan masuk zona hijau,” ujarnya.

Baca: LIDA 2019 Indosiar, Cara Vote & Link Live Streaming hingga Daftar 6 Kontestan yang Sudah Tersenggol

Baca: Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Trenggani Sebut Akan Gelar Festival Musik dan Jingle Pemilu

Ia menegaskan kepala daerah memegang peran penting dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved