Pengadilan di Riau Vonis 8 Bulan Penjara Kepala Desa Kampanyekan Caleg

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan dan denda sebesar lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut

Pengadilan di Riau Vonis 8 Bulan Penjara Kepala Desa Kampanyekan Caleg
Shutterstock
Ilustrasi vonis hakim. 

Pengadilan di Riau Vonis 8 Bulan Penjara Kepala Desa Kampanyekan Caleg 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PEKANBARU - Syahrial, Kepala Desa Tegal Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, divonis delapan bulan penjara akibat mengkampanyekan seorang calon legislatif alias caleg.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com dari Bawaslu Riau, Syahrial menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan, Inhil, Senin (4/2/2019).

Majelis hakim dipimpin Nurmala Sinurat, dengan 2 anggota majelis lainnya Saharudin Ramanda dan Andy Graha, memvonis Syahrial dengan hukuman 8 bulan penjara dan denda Rp 5 juta subsider 2 bulan.

Vonis putusan tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan tuntutan hukuman 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 5 juta subsider 2 bulan.

Syahrial dinilai hakim terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 490 dengan ikut mengajak pemilih memenangkan salah satu caleg.

Baca: Rombongan Pemkab Sekadau Silaturrahmi Kerumah Tokoh Tionghoa Dalam Rangka Imlek

Baca: Respon Pernyataan Sikap Pemprov Papua, KPK Tegaskan Tak Perlu Takut Jika Tidak Menyimpang

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 bulan dan denda sebesar lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Nurmala Sinurat dalam bacaan putusannya.

Menanggapi putusan yang dituangkan didalam Petikan Putusan Perkara Pidana dengan nomor 18/PID.SUS/2019/PN TBH ini, terdakwa Syahrial melalui kuasa hukumnya, langsung menyatakan banding.

"Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyampaikan akan mengambil upaya hukum Banding," ungkap Anggota Bawaslu Kabupaten Inhil Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Rois Habib SIP usai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan.

Menurut Rois, hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kepala desa dan aparat pemerintah lain untuk tidak melakukan hal serupa, dengan melanggar undang-undang dan peraturan pemilu.

Halaman
12
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved