Penundaan Rapat Paripurna RPJMD Kalbar 2018-2023, Pj Sekda: Tidak Kuorum Kita Jadwalkan Ulang

kehadiran anggota legislatif tidak kuorum sesuai (tatib) DPRD Kalbar. Tidak semuanya anggota masing-masing fraksi hadir

Penundaan Rapat Paripurna RPJMD Kalbar 2018-2023, Pj Sekda: Tidak Kuorum Kita Jadwalkan Ulang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rizky Prabowo Rahino
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar Syarif Kamaruzaman saat diwawancarai awak media di di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Selasa (22/1/2019) siang. 

Penundaan Rapat Paripurna RPJMD Kalbar 2018-2023, Pj Sekda: Tidak Kuorum Kita Jadwalkan Ulang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus (pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terpaksa ditunda dalam waktu tiga hari ke depan.

Penyebabnya, kehadiran anggota legislatif tidak kuorum sesuai tata tertib (tatib) DPRD Kalbar. Tidak semuanya anggota masing-masing fraksi hadir. Bahkan, fraksi PDIP hanya mengutus satu orang anggota.

Awalnya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalbar, rapat paripurna digelar di Aula Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Kamis (31/1/2019) pukul 19.00 WIB.

Baca: Link LIVE STREAMING Jepang Vs Qatar di Final Piala Asia 2019 Berlangsung Pukul 21.00 WIB

Baca: Pemuda Katolik Singkawang Harap Perekrutan Pengawas TPS Tak Terindikasi Pendukung Peserta Pemilu

Baca: Rapat Paripurna RPJMD Kalbar Ditunda, Suriansyah: Kalau Tenggat Waktu Habis, Kalbar Kena Sanksi

Baca: Longsor Bengkayang Renggut Balita, BMKG Rilis Wilayah Rawan Bencana di Indonesia Termasuk Kalbar

Selain pembahasan Raperda RPJMD, sebenarnya rapat paripurna juga akan gelar agenda penandatanganan nota kesepahaman antara pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023. Lalu dilanjutkan penyampaian laporan Pansus DPRD membahas raperda tentang penyelenggaraan ibadah haji dan pembiayaan transportasi lokal jamaah haji, Penetapan keputusan DPRD tentang dua raperda itu dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

Saat diwawancarai, Penjabat (Pj) Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman menegaskan dirinya memang ditunjuk mewakili Gubernur Kalbar untuk hadir dalam rapat paripurna.

“Ini rapat paripurna kesepakatan bersama terkait RPJMD Kalbar 2018-2023, jadi memang saya diberi mandat Pak Gubernur,” ujarnya di Kantor DPRD Kalbar, Kamis (31/1/2019) malam.

Dalam proses rapat paripurna kali ini, kata dia, jumlah kehadiran anggota legilsatif sedikit sehingga tidak kuorum.

“Berdasarkan tata tertib itu kan dilakukan skors satu jam atau tunda selama tiga hari. Kita tunggu Bamus (Badan Musyawarah_red) DPRD Kalbar bekerja untuk jadwalkan ulang terkait rapat paripurna ini,” tutupnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved