Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tinggi, Pahmi Minta Pemkab Bentuk KPPAD di Sambas

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tinggi, Pahmi Minta Pemkab Bentuk KPPAD di Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Presiden Mahasiswa (Presma) Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) Pahmi Ardi mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak di Sambas cukup tinggi.

Oleh karenanya, Pahmi meminta agar Pemkab membentuk KPPAD di Kabupaten Sambas dan melakukan evaluasi diri terhadap sederet kasus yang terjadi di Kabupaten Sambas, terlebih lagi karena menimpa anak-anak.

"Hari ini kejadian Kekerasan terhadap anak terus meningkat di Kabupaten Sambas. Hal tersebut terlihat dengan data dari KPPAD Provinsi Kalbar bahwa kasus Kekerasan terhadap anak di Sambas menduduki posisi tertinggi. Oleh karena itu penting bagi pemkab Sambas untuk melakukan intropeksi diri dalam membangun Sambas," ujarnya, Rabu (30/1/2019).

Baca: Kasus Penganiayaan Bocah SD, Sunarno: Kami Menunggu Hasil Visum

Baca: Kapolda Kalbar Siap Kerahkan Sumber Daya Guna Suksesnya Program Desa Mandiri

Baca: Jadwal Live Streaming Jepang Vs Qatar di Final Piala Asia 2019, Prediksi dan Head to Head

"Visi Misi Sambas Akhlakul kharimah yabg terus digaungkan oleh Pemkab Sambas harus segera di bedah dan menjadi pusat perhatian. Karena melihat kejadiam-kejadian yang menimpa Sambas hari ini rata-rata tidak mencerminkan Sambas itu sebagai Serambi Mekkah dan tidak terwujudnya Sambas Akhlakul kharimah di Sambas," jelasnya.

Menurut Pahmi, yang ikut lansung melihat NN ke lokasi kejadian. Saat ini Ia melihat Pemkab Sambas terlalu menanggap remeh permasalah-permasalah kekerasan terhadap anak di Sambas.

Menurutnya, itu bisa dilihat dari tidak adanya KPPAD di Kabupaten Sambas yang notabenenya adalah untuk memberikan perlindungan pada anak.

"Hal tersbeut terbukti dengan tidak adanya KPPAD di Sambas sampai hari, padahal jika melihat tingkatan kekerasan terhadap begitu tunggi hari ini," bebernya.

"Sehingga hanya di tangani oleh Dinas P3AP2KB yang tidak maksimal dan pekerja sosial yang hanya satu orang untuk menangani kasus-kasus sosial di Kabupaten Sambas, tentu ini sangat tidak sebanding dengan banyaknya persoalan-persoalan Kekerasan terhadap anak di Sambas hari ini," ungkapnya.

Untuk itu kata Pahmi, Ketika pemerintah berkomitmen membangun Sambas dari sisi akhlak dan religiusme. Maka pemerintah harus memeprioritaskan apa saja yang menjadi indikator dari terwujudnya Sambas Ahlakul kharimah.

Terlebih lagi, dengan tingginya tingkat Kekerasan terhadap anak hari ini. Dan Sambas yang belum juga mempunyai Selter tempat dimana para korban anak bisa dibina psikologinya.

Maka Pahmi mengaku khawatir karena mungkin akan tetap terjadi kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak. Dan akibatnya anak akan mengalami gangguan psikologi pada korban, serta Akan terjadi indikasi kekerasan-kekerasan di waktu yang lain.

"Kasus-kasus pelannggaran berupa pemukulan dan pencabulan anak dibawah umur adalah kasus-kasus pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Kabupaten Sambas. Untuk itu tentu harus menjadi perhatian khsusus bagi pemerintah daerah agar menindak lanjuti kasus yang terjadi hari ini," kata Presma Politeknik Negeri Sambas itu.

Untuk itu, Pahmi mendorong agar terbentuknya KPPAD di Kabupaten Sambas. Karena menurutnya, kasus-kasus kekerasan terhadap anak hari ini telah menjadi perhatian khusus dan untuk saat ini di Sambas belum ada badan khusus yang menangani masalah tentang anak.

"Oleh karenanya tentu sangat disesalkan jika pemda tidak sama sekali membahasnya. Saya minta segera dibentuk KPPAD di Sambas karena kita sama-sama melihat banyaknya persoalan-persoalan anak yang terjadi di Sambas," tutup Pahmi.

Yuk follow instagram Tribun Pontianak