Aksi Penggalangan Dana Dibubarkan Satpol PP, PMII Layangkan Surat Audiensi ke Dinsos Kota Pontianak

"Lantaran kami dianggap melanggar perda no 3 tahun 2004 yang masih belum jelas implementasinya seperti apa,"ucap Ismail.

Aksi Penggalangan Dana Dibubarkan Satpol PP, PMII Layangkan Surat Audiensi ke Dinsos Kota Pontianak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Foto bersama PMII saat melakukan aksi ditugu digulis Kota Pontianak belum lama ini. 

Aksi Penggalangan Dana Dibubarkan Satpol PP, PMII Layangkan Surat Audiensi ke Dinsos 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Pengurus Cabang PMII kota Pontianak melakukan audiensi Dinas sosial Kota Pontianak terkait kegiatan aksi penggalangan dana yang dilakukan PMII kota di bundaran Digulis dan Tanjungpura Kota Pontianak, senin (28/1).

Ismail selaku korlap kegiatan masih mempertanyakan perihal surat izin kegiatan yang sudah dimasukan ke dinsos kota pada tanggal 24 Januari.

Baca: VIDEO: Kapolres Sintang Serahkan Speed Boat dan Motor Dinas Kepada Jajaran Bhabinkamtibmas

Baca: PMII Singkawang Galang Dana Rp12,5 Lebih Untuk Bencana di Sulawesi

Baca: Penggalang Dana Peduli Korban Banjir Sulsel di Mempawah, Ahmad Tasur : Ini Bukti Kepedulian

Hingga saat ini masih belum ada kejelasan mengenai perihal surat izin tersebut.

Mereka sangat menyayangkan kegiatan penggalangan dana yang di peruntukan untuk saudara-saudara yang ada di Sulawesi Selatan yang hari ini sudah ratusan korban jiwa melayang, ratusan rumah hancur dan kerusakan fasilitas umum yang hampir meluluh lantakan SulSel itu harus dibubarkan oleh satpol PP Kota,"

"Lantaran kami dianggap melanggar perda no 3 tahun 2004 yang masih belum jelas implementasinya seperti apa,"ucap Ismail.

Abdul Adim, selaku ketua Cabang PMII Kubu Raya juga sangat menyayangkan aksi arogansi yang dilakukan oleh satpol PP terhadap kader PMII.

"Dalam PERDA juga dijelaskan dengan sangat jelas bahwa izin itu seharusnya dikeluarkan 1x24 jam setelah masuknya surat izin, tapi hingga hari ini masih belum ada kejelasan mengenai perihal surat tersebut", ungkapnya.

Abdul Adim juga menyayangkan rumitnya pengurusan surat izin untuk kegiatan sosial penggalangan dana, bahkan dari dulu tidak pernah serumit ini.

PMII dianggap melanggar perda no 3 tahun 2004, padahal perda itu sudah lama dan kami sudah puluhan kali mengadakan aksi yang sama ketika ada kejadian musibah nasional yang melanda negeri ini, akan tetapi baru baru kali ini PMII berhadapan dengan PERDA tersebut," ujar ketua Cabang PMII Kubu Raya tersebut.

Fahrizal Amir, ketua Cabang PMII Kota mengatakan, bahwa surat audiensi sudah masuk ke dinas sosial kota untuk menindak lanjuti perihal surat izin yang sudah masuk beberapa minggu lalu.

"Kami tinggal menunggu panggilan dari dinsos kota mengenai kapan kita akan bisa bertemu langsung dengan kepala dinas sosial kota untuk bersama-sama membahas ada masalah apa sebenarnya dengan masalah perizinan untuk kegiatan penggalangan," ujar Fahrizal.

Fahrizal Amir juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat juga akan melayangkan surat audiensi ke Satpol PP Kota untuk duduk bersama-sama kader-kader PMII dalam rangka membahas PERDA no 3 tahun 2004 yang menurut Haris tidak pernah ada sosialisasi kepada OKP dan masyarakat mengenai PERDA tersebut dan juga kejelasan mengenai implementasi PERDA tersebut masih menjadi tanda tanya.

"Kita tunggu saja dalam beberapa hari tanggapan dari dinas sosial dan satpol PP kota mengenai surat audiensi yang kita masukan, dan apabila tidak ada tanggapan maka PMII Kota dan Kubu Raya akan mendiskusikan mengenai perihal apa nantinya yang akan dilakukan, ungkap Ismail yang juga korlap kegiatan tersebut. (tim media).

Penulis: Anggita Putri
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved