PMII Protes Bawaslu Cegah Pendamping Desa dan PKH Berpolitik

Mestikan, lanjut Kadafi dinas dan kementrian yang melakukan pencegahan dan bukan Bawaslu....

PMII Protes Bawaslu Cegah Pendamping Desa dan PKH Berpolitik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua PKC PMII Kalbar, Muamar Kadafi. 

PMII Protes Bawaslu Cegah Pendamping Desa dan PKH Berpolitik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat Muamar Kadafi memprotes Bawaslu Kalbar yang mencegah pendamping desa dan PKH berpolitik.

"Melihat statmen Bawaslu per-tanggal 25 Januari 2019 terkait Pendamping Desa dan Pendamping Sosial, kami merasa Bawaslu terlalu berlebihan," katanya, Senin (28/01/2019) kepada Tribun.

Baca: Sambut Baik PMII Bantu Turunkan APK, Juliansyah: Kami Tunggu

Baca: PMII Siap Kerahkan Kader Bantu Bawaslu Tertibkan APK

"Karena pendamping bukan ASN, mau pakai fasilitas negara apa coba?," timpalnya.

Mestikan, lanjut Kadafi dinas dan kementrian yang melakukan pencegahan dan bukan Bawaslu.

"Lagi pula Pendamping merupakan naungan dari Kementerian langsung dan Dinas Provinsi, Kabupaten Kota sebagai mitra kerja, seyognyanya dinas terkait dong yang menegur. Kok Bawaslu ikut-ikutan juga," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved