Tokoh Masyarakat Desak Pemerintah Sanksi Tegas Bangunan Walet Tanpa Izin di Ketapang

Intinya jika sudah didata usahanya, maka dapat diserap pajaknya. Dan masuk sebagai pendapatan asli daerah

Tokoh Masyarakat Desak Pemerintah Sanksi Tegas Bangunan Walet Tanpa Izin di Ketapang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Tokoh Masyarakat Ketapang yang sekaligus mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang, Yudo Sudarto. 

Tokoh Masyarakat Desak Pemerintah Sanksi Tegas Bangunan Walet Tanpa Izin di Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Tokoh Masyarakat Ketapang, Yudo Sudarto meminta pemerintah khususnya instansi terkait agar menindak tegas bangunan sarang walet yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang yang tidak memiliki izin bangunan ataupun izin usaha.

Yudo Sudarto yang seorang mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Ketapang ini, menyayangkan lambannya pemerintah dalam menertibkan bangunan walet tanpa izin di Ketapang.

"Ini sudah sejak lama terjadi, bahkan pada 2 hingga 3 tahun terakhir sangat ramai yang mendirikan bangunan walet. Harusnya dari situ sudah ditertibkan, ditanyakan izin bangunan dan izin usahanya," sebut Yudo saat ditemui dirumahnya, Jumat (25/1/2019).

Baca: Jelang Pemilu 2019, Bupati Nasir Ajak Tokoh Masyarakat Jaga Kamtibmas

Baca: REI akan Surati Presiden, Pertanyakan Pendingnya Izin Impor Bahan Baku Baja

Selain itu, Yudo juga menyayangkan pendapatan dari sektor pajak yang seharusnya dapat diraup oleh Pemkab Ketapang terpaksa harus lepas begitu saja karena kurangnya perhatian akan hl ini.

Untuk itu Yudo berharap, pemerintah melalui Bapenda harus sesegera mungkin memulai pendataan terhadap rumah-rumah walet yang dinilai belum mengantongi izin usaha bahkan izin mendirikan bangunan.

"Intinya jika sudah didata usahanya, maka dapat diserap pajaknya. Dan masuk sebagai pendapatan asli daerah," tutur Yudo.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved