REI akan Surati Presiden, Pertanyakan Pendingnya Izin Impor Bahan Baku Baja

Menurut Sukiryanto, hal tersebut tentu menghambat program pembangunan sejuta rumah yang menjadi nawa cita Presiden RI, Joko Widodo.

REI akan Surati Presiden, Pertanyakan Pendingnya Izin Impor Bahan Baku Baja
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua IKBM Sukiryanto 

Pertanyakan Pendingnya Izin Impor Bahan Baku Baja, REI akan Surati Presiden

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wasekjend DPP REI, Sukiryanto menyesalkan pendingnya impor bahan baku baja oleh Kemenperin RI. Pending tersebut, kata dia, terjadi sejak akhir tahun 2018.

Menurut Sukiryanto, hal tersebut tentu menghambat program pembangunan sejuta rumah yang menjadi nawa cita Presiden RI, Joko Widodo.

"Saya selaku pengurus REI Pusat dan BPO REI Kalbar dan selaku pelaku usaha impor baja, dengan wacana pemerintah untuk mengarahkan pembelian bahan baku khususnya seng dan baja ringan yang peruntukkanya adalah untuk rumah subsidi yang mendukung program pemerintah yakni program sejuta unit rumah dan menjadi nawa citanya pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan berpengaruh dengan kelangkaan seng dan baja ringan, dan turunannya seperti paku, engsel pintu, kunci pintu akan berpengaruh dengan dipendingnya ijin-ijin impor baja," jelas Sukiryanto, Jumat (25/01/2019).

"Dan kalau kita diarahkan pemerintah khususnya Kementrian Perindustrian ke Krakatau Steel untuk membeli bahan baku, yang pertama, bahwa Krakatau Steel tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri, kedua, pesanan yang terjadi pada Krakatau Steel mungkin karena banyaknya mungkin akan memakan waktu yang lama, dan ketiga harga akan lebih tinggi," tambah inisiator DP 0 Rupiah yang telah sukses di 6 Kabupaten Kota di Kalbar ini.

Baca: Detik-detik Penggerebekan Pesta Narkoba di Singkawang, Tonton Videonya

Baca: Dari Total 4300 KM Jalan di Sintang, Murjani: 80 Persen Jalan Tanah dan Rusak

Dengan ini, Sukiryanto menerangkan tentunya bahan baku baja ringan akan menjadi langka dan menghambat pembangunan rumah subsidi yang telah direncanakan.

"Kami dari REI khususnya Kalbar sudah mematok 2019, 20 ribu unit yang akan kami persiapkan untuk rumah subsidi, kita kalikan saja perunit rumah tipe 36 memerlukan 360 kg baja, baik baja ringan maupun bentuk seng. Dikalikan 20 ribu, berarti diperlukan 7,2 ton baja," imbuh Sukiryanto.

"Kalau suplai selama ini kita sudah enak dari luar negeri, atau impor selama ini tidak terhambat, sekarang dengan dipendingnya izin IP para pengusaha akan mempengaruhi jumlah kuota yang akan diperlukan, apalagi ijin distop dan disuruh beli di Krakatau Steel, kita tau Krakatau Steel harganya lebih mahal, dan suplainya mungkin tidak cukup dan kebutuhan nasional kurang lebih 14 juta ton, hanya tersuplai 9 juta ton, itu pun bukan besi untuk bahan baku seng dan baja ringan, rata-rata justru yang suplai bahan baku untuk baja ringan dan seng, itu yang tidak disuplai Krakatau Steel karena lebih banyak ke besi," jelasnya.

Padahal, menurut Ketua IKBM Kalbar ini, dengan impor dari luar negeri maka pemerintah juga akan menerima pemasukan dari pajak.

Bahkan dikutip dari website Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemerintah akan menerapkan bea masuk impor baja sebesar 15 persen.

"Harapan kita bersama, saya selaku pengurus REI, pelaku usaha berharap khusus untuk pemenuhan bahan baku seng dan baja ringan tetap dapat diberlakukan khusus, artinya demi mendukung program pemerintah yaitu program sejuta unit rumah untuk masyarakat MBR," tuturnya

Tentu, dengan sekarang ini, lanjut Sukiryanto walau tidak distop, izin IP perusahan yang impor baja ringan dan seng itu sudah tidak diberikan lagi IP oleh Kemenperin.

Baca: BREAKING NEWS - Tiga Warga Pontianak Timur Tersengat Listrik, Satu Korban Dikabarkan Meninggal

Baca: Imam Riyadi: Zona Integritas Merupakan Miniatur Dari Implementasi Reformasi Birokrasi

"Ini yang kita harapkan khusus bahan baku seng dan baja ringan. Kalau ini terjadi, kita disuruh ambil ke Krakatau Steel, saya yakin seng dan baja ringan akan langka, dan harganya melambung, bagaimana kita mensoundingkan harga, sedangkan rumah subsidi dipatok oleh pemerintah, oleh Kementrian Perumahan Rakyat, maka kita harapkan ada kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendag," jelas Sukiryanto.

Lebih lanjut, Wakil Ketua PWNU Kalbar ini menerangkan jika pihaknya akan menyurati Presiden Jokowi perihal ini.

"Saya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ketum dan Sekjend DPP REI, Sekjend akan mengirim surat ke Presiden," tutup Sukiryanto.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved