Pemilu

Presnas JaDI: Hoaks Penyakit bagi Pemilu Indonesia

Presnas Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi), Juri Ardiantoro menilai, penyelenggara Pemilu harus dapat meningkatkan kepercayaan publik

Presnas JaDI: Hoaks Penyakit bagi Pemilu Indonesia
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ridho Panji Pradana
Jajaran JaDI Kalbar bersama dengan PresNas JaDI, Juri Ardiantoro usai deklarasi JaDI Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (Presnas JaDi), Juri Ardiantoro menilai, penyelenggara Pemilu harus dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ia menilai, kepercayaan publik menjadi keharusan dan mutlak karena penyelenggara Pemilu akan mengatur konstentasi.

"Belakangan ada survei dari lembaga yang kredibel, kepercayaan publik pada penyelenggara Pemilu sedikit turun. Jadi, ini adalah PR (Pekerjaan Rumah-red) yang juga diselesaikan,” ujarnya usai hadir dalam Deklarasi JaDI Kalbar, di aula Magister FISIP Untan, pada Selasa (22/1).

Ia menyatakan, kepercayaan publik menjadi penting dalam menjalankan setiap tahapan Pemilu. Sehingga, diharapkannya proses Pemilu tidak menimbulkan kontroversi, kritik dan penolakan.

Mantan Komisioner KPU ini berbagi pengalaman agar penyelenggara Pemilu bertumpu pada landasan hukum yang kuat di setiap tahapan dan program. Ia juga berpesan agar KPU membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan pandangan.

Tak kalah penting, ia juga berharap penyelenggara Pemilu harus profesional. Meskipun diakuinya, fenomena hoaks ikut berpengaruh pada legitimasi hasil Pemilu.

"Fenomena (hoaks-red) yang dapat mendegradasi legitimasi Pemilu, dan hoaks itu adalah penyakit dalam Pemilu kita. Maka, semakin kerasnya usaha kita memerangi hoaks, maka akan semakin baik dan semakin memperkuat legitimasi Pemilu," tuturnya.

Baca: JaDI Kalbar Dukung Pelaksanaan Debat tidak di Kampus

"Maka, KPU, masyarakat dan Jaringan Demokrasi Indonesia ini, Pemerintah, Parpol dan seluruh orang yang bekerja di Pemilu harus sama-sama berkomitmen dan bekerjasama bekerja keras memerangi hoaks," timpalnya.

Lebih lanjut, Juri Ardiantoro juga berharap penyelenggara memperkuat pengelolaan Pemilu yang lebih baik. Apalagi, ia menilai, Pemilu 2019 menjadi tantangan terbaru karena untuk pertama kalinya serentak, baik Pilpres dan Pileg.

“Meskipun secara teknis sebetulnya bagi penyelenggara Pemilu yang berpengalaman ini bukan yang mengkhawatirkan. Namun, di sisi pengelolaan politiknya ini harus diwaspadai dan dikelola dengan baik,” katanya.

“Supaya tidak membangun ekses negatif pada proses maupun pasca Pemilu. Tetapi, secara umum saya yakin teman di KPU dan Bawaslu dapat menghandle seluruh tahapan ini dengan baik. Hanya saja diperkuat soal pengelolaan yang lebih profesional dan lebih adil," pesannya.

Baca: Ketua KPU Ingin Moderator Debat Kedua Pilpres Cukup Satu Orang, Ini Alasannya

Sementara itu, Presidium JaDI Kalbar, Umi Rifdiwaty menilai, kinerja penyelenggara Pemilu di Kalbar sudah sesuai koridor. Namun, Mantan Komisioner KPU Kalbar ini berharap, penyelenggara terus menjawab kepercayaan publik. "Harus dijawab dengan kerja-kerja yang profesional," imbuhnya.

Pada momen deklarasi JaDI Kalbar, dijelaskan Umi, pihaknya menggelar diskusi media, dalam tema membangun kepercayaan publik dalam Pemilu 2019. Tujuannya, memberikan ruang penyelenggara Pemilu untuk memaparkan tugas yang telah dilakukan.

"Keberadaan JaDI Kalbar ini tentu ikut bagaimana proses pesta demokrasi berjalan baik dan publik percaya akan semua tahapan serta hasilnya," jelasnya.

"Jika penyelenggara tidak responsif dan tidak menjawab isu dengan efektif bisa menjadi blunder. Jadi penting juga komunikasi publik KPU atau Bawaslu untuk menjelaskan kebijakan atau aturan main yang sudah ada. Supaya isu yang ada jangan sampai semakin lama semakin besar. Harus dijawab dengan baik," timpalnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved