Politik dan Pendidikan, Annapi Almukmin: Ada Hubungan Dinamis

Politik dan Pendidikan, Annapi Almukmin:Ada Hubungan Dinamis

Citizen Reporter Mahasiswa STAI Mempawah, Annapi Almukmin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pendidikan dan politik merupakan dua entitas  penting dalam sistem sosial politik suatu Negara, baik Negara maju maupun berkembang.

Pada umumnya kedua elemen ini selalu dipisahkan, sehingga antara dua elemen ini seakan-akan tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain.

Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola  pemerintahan ataupun dunia politik dengan baik.

Karena pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat suatu bangsa terlebih dalam dunia politik.

Baca: Inilah Tips dan Trik Belajar Bahasa Inggris Ala Nindita Windriyani Putri

Baca: Kapolda Kalbar Ikuti Rakorsus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Kemenkopolhukam

Baca: Ngumpul Sambil Minum Miras, Anggota Polsek Timur Ciduk 7 Remaja Tanggung

Sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan dengan baik karena kekurangan aspek-aspek pendukung untuk terselenggaranya proses pendidikan yang semestinya

keduanya satu sama lain saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi.

Lembaga-Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik yang baik dalam masyarakat di suatu negara. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di Negara tersebut.

Mahasiswa STAI Mempawah, Annapi Almukmin mengatakan ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara.

Menurutnya hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan Peradaban manusia dan menjadi perhatian para Ilmuwan sampai saat ini.

"Hubungan erat antara dua elemen ini (pendidikan dan politik-red) dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. analogi sederhana hal yang paling prinsipil adalah pemerintah sebagai mitra kerja dalam merumuskan kebijakan dengan pejabat pemangku politik,  diantaranya alokasi dana pendidkan yang di ikat oleh perundang- perundangan," ujar Annapi, Kamis (24/1/2019).

Annapi menjelaskan pemerintah sebagai pelaku dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan terhadap dunia pendidikan.

"Akan tetapi, jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan, maka hal ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan," paparnya.

Terlepas dari itu semua, sambung Annapi jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan sebagai suatu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini.

"Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu," ungkapnya.

Selain itu, Annapi menuturkan jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan yang demikian ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia dan citra pendidikan dipandangan masyarakat.

"Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan erat, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan," ucap Annapi.

Annali menilai banyak dari mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka meyakini bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.

Namun, lanjut Annapi bagaimanapun latar belakang dan tujuan kemunculan pandangan yang sedemikian itu, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik, keduanya akan terus saling terkait. 

"Karena pendidikan menyangkut proses Transformasi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja, sedangkan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya," jelasnya.

Annapi menegaskan keduanya erat dengan proses tranformer nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua elemen yang akan terus saling berhubungan dan berinteraksi.

"Di Indonesia sendiri misalnya, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik, mulai dari tingkatan masyarakat elit hingga masyarakat tradisional," kata Annapi.

Mahasiswa STAI Mempawah ini menerangkan walaupun hal tersebut belum menjadi satu bidang kajian akademik di negara indonesia. Dari beberapa pemikiran yang berkembang dari sebuah seminar tentang Education and Nation’s Cri dapat ditarik beberapa pemahaman.

"Pertama, Adanya kesadaran tentang hubungan erat antara pendidikan dan politik. Kedua, Adanya kesadaran akan pentingnya peran pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. Keempat, diperlukannya pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah politik. Kelima, Pentingnya Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan-red)," paparnya.

Dari ungkapan tersebut, Annapi menjelaskan jika dikerucutkan maka akan menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Beberapa buku yang membahas aspek-aspek politik pendidikan juga mulai bermunculan dari para penulis dalam negeri.

"Selain itu, juga telah bermunculan buku-buku tentang pendidikan kewarganegaraan yang secara langsung maupun tidak langsung membahas isu-isu seputar politik pendidikan khususnya yang ada di Indonesia," ungkap Annapi.

Menurut Annapi di Indonesia sendiri, seperti yang diketahui telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut ditandai oleh paling tidak dua kecenderungan utama.

"Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan. Kedua, muncul kembalinya kepentingan-kepentingan non kependidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam wilayah negara," imbuhnya.

Oleh karena itu, Annapi berharap setelah masyarakat khususnya masyarakat elit memahami dengan benar antara keterkaitan politik dan pendidikan, mereka harus bisa menyampaikan kepada masyarakat awam bahwa dunia politik itu tidak selamanya kotor seperti pandangan masyarakat pada umumnya.

"Asalkan mereka bisa mengkolaborasikan antara politik dan pendidikan dengan baik dan semestinya," tutupnya.

Yuk Follow Instagram Tribun Pontianak