Pilpres 2019

JaDI Kalbar Dukung Pelaksanaan Debat tidak di Kampus

jika debat publik ini satu diantara metode kampanye yang memang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.

JaDI Kalbar Dukung Pelaksanaan Debat tidak di Kampus
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Misrawi 

JaDI Kalbar Dukung Pelaksanaan Debat Tidak di Kampus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Misrawi menerangkan jika debat pilpres memang sepatutnya tidak dilaksanakan di kampus.

"Belajar dari pengalaman debat-debat memang pelaksanaan debat tidak ada yang dilaksanakan dikampus," katanya, Kamis (24/01/2019).

Karena memang, kata dia, dalam UU Pemilu maupun PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye bahwa satu diantara yang dilarang ialah berkampanye ditempat ibadah, termasuk tempat pendidikan, karena kampus menjadi lembaga pendidikan maka tidak boleh melaksanakan debat dikampus.

Diterangkan pula oleh Misrawi, jika debat publik ini satu diantara metode kampanye yang memang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. 

Baca: 7 Pria Ini Bikin Dunia Berpikir Ulang Tentang Definisi Tampan, Mereka Miliki Keunikan Alami!

Baca: Suasana di Penyeberangan Feri Bardan Siantan

"Berkaitan dengan tempat KPU saya pikir sudah tepat melaksanakan debat publik tidak dilokasi yang dilarang dalam UU. Jangan sampai misalnya KPU melarang paslon melakukan kampanye ditempat pendidikan atau ditempat ibadah, namun kenyataanya KPU melaksanakan debat publik di temlat pendidikan, inikan kontra dengan UU maupun PKPU," tutur Misrawi.

Menurutnya, tinggal bagaimana masyarakat mau menyaksikan pelaksanaan debat publik Pilpres karena memang pada debat publik pertama hampir seluruh media televisi menyiarkan pelaksanaan debat. 

"Artinya secara komunikasi dan penyampaikan informasi KPU sudah memfasilitasi, tinggal bagaimana masyarakat menyaksikan atau tidak dalam rangka mendengarkan visi misi masing-masing paslon. Termasuk kalangan mahasiswa," kataMisrawi

Selain itu, kata dia, kampus juga banyak, sementara debat ada lima, kalau misalnya ada ditempatkan disalah satu kampus, maka kampus lainnya juga minta dan KPU tidak melaksanakan maka KPU tidak bersifat adil.

"Saran saya, bagaimana mahasiswa misalnya menggelar nobar dimasing-masing kampus dan menurut saya itu lebih baik karena informasi yang lebih baik didapat dibanding misalnya dilaksanakan dikampus," terangnya.

Lebih lanjut, Misrawi juga berharap agar di debat selanjutnya KPU tidak memberikan kisi-kisi agar dapat diketahui kualitas dari para paslon.

"Saya rasa tidak perlulah debat dikampus, namun bagaimana misalnya teman-teman mahasiswa melaksanakan nobar," tutup Misrawi.- 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved