JaDI Kalbar Nilai Penyelenggara Pemilu Mesti Jawab Kepercayaan Publik

Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiwaty menilai jika kinerja penyelenggara pemilu

JaDI Kalbar Nilai Penyelenggara Pemilu Mesti Jawab Kepercayaan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ridho Panji Pradana
Jajaran JaDI Kalbar bersama dengan PresNas JaDI, Juri Ardiantoro usai deklarasi JaDI Kalbar. 

JaDI Kalbar Nilai Penyelenggara Pemilu Mesti Jawab Kepercayaan Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiwaty menilai jika kinerja penyelenggara pemilu di Kalbar sudah sesuai koridor.

"Penyelenggara pemilu itu secara struktur adalah hirarki dari pusat hingga daerah, tapi kalau untuk di Kalimantan Barat masih dalam koridor artinya penyelenggara pemilu masih dipercaya oleh masyarakat," kata Umi, Selasa (22/01/2019).

Baca: Tarif Bagasi Pesawat Wings Air Bikin Penumpang Mengamuk, Sempat Pulang Ambil Senjata Tajam

Baca: Meriahkan HUT Ke-62 Pemprov Kalbar, Ini Rangkaian Kegiatan Yang Diselenggarakan

Baca: BREAKING NEWS: Bikin Onar dan Lukai 2 Orang Pakai Sajam, Pemuda 18 Tahun Diamankan Polisi

Namun, menurut Mantan Komisioner KPU Kalbar ini, kepercayaan publik tersebut mesti dijawab dengan kinerja yang profesional dan baik dari penyelenggara.

"Selanjutnya harus dijawab dengan kerja kerja yang profesional," katanya.

Umi juga menerangkan, diskusi media yang digelarnya dalam tema membangun kepercayaan publik dalam pemilu 2019 ini adalah rangkaian kegiatan Presidium nasional JaDI yang digelar juga di beberapa provinsi.

Di Kalbar, kata dia, dilaksanakan bersamaan dengan deklarasi, tujuannya antara lain memberikan ruang kepada penyelenggara pemilu untuk memaparkan tugas yang telah dilakukan dan bagaimana meyakinkan masyarakat agar mempercayai hasil kerja penyelenggara.

"Keberadaan JaDI Kalbar ini tentu ikut bagaimana proses pesta demokrasi berjalan baik dan publik percaya akan semua tahapan serta hasilnya," jelasnya.

"Jika penyelenggara tidak responsif dan tidak menjawab isu dengan efektif bisa menjadi blunder. Jadi penting juga komunikasi publik KPU atau Bawaslu untuk menjelaskan kebijakan atau aturan main yang sudah ada. Supaya isu yang ada jangan sampai semakin lama semakin besar. Harus dijawab dengan baik," timpalnya.

Yuk Follow Instagram Tribun Pontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved