Breaking News:

Baasyir BATAL Bebas, Ini Alasan Mendasar Pemerintah Belum Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir

"Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," kata Yasonna.

Editor: Marlen Sitinjak
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Baasyir BATAL Bebas, Ini Alasan Mendasar Pemerintah Belum Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir 

Baasyir BATAL Bebas, Ini Alasan Mendasar Pemerintah Belum Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkum HAM RI) Yasonna H Laoly mengatakan seharusnya terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Itu karena sejumlah persyaratan pembebasan bersyarat telah dipenuhinya antara lain telah menjalani dua pertiga masa tahanan, berkelakuan baik, tidak pernah masuk ke register F.

"Menurut ketentuan, (masa tahanan) yang sudah dilaluinya 2/3 seharusnya beliau kalau memenuhi syarat keluar 13 Desember lalu. Dalam proses sebelum 30 Desember pun Dirjen PAS melakukan segala persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk itu, sampai mulai timbul debatlah setelah pernyataan Pak Yusril. Kalau memenuhi syarat sebetulnya tanggal 13 Desember 2018 sudah kami keluarkan," kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (22/1/2019).

Baca: BREAKING NEWS - Calon Penumpang WingsAir Ngamuk dan Tenteng Senjata Tajam di Bandara Ketapang

Baca: VIDEO Detik-Detik Calon Penumpang WingsAir Ngamuk dan Bawa Senjata Tajam di Bandara Ketapang

Namun Abu Bakar Baasyir belum memenuhi persyaratan untuk mendatangani satu paket dokumen yang satu di antara di dalamnya berisi ikrar setia terhadap Pancasila.

Ia mengatakan syarat itu wajib dilakukan oleh semua narapidana kasus terorisme yang ingin bebas bersyarat termasuk 507 narapidana terorisme yang berada di lapas dan rutan sekarang.

"Ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur, sesuai ketentuan hukum, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," kata Yasonna.

Untuk itu ia mengatakan pihaknya dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum, ideologi, keamanan dan lain-lain.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah belum bisa memutuskan Abu Bakar Baasyir bebas bersyarat sampai saat ini.

Kementerian tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kemenkopolhukam, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved