Ria Norsan Pastikan APBD 2019 Kalbar Akomodir Kebutuhan Dan Aspirasi Masyarakat

Ia pastikan APBD diprioritaskan untuk program-program yang menyasar kepada akomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Ria Norsan Pastikan APBD 2019 Kalbar Akomodir Kebutuhan Dan Aspirasi Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan menyampaikan Pendapat Gubernur Kalbar terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Kalbar tentang Kewirausahaan Pemuda saat rapat paripurna di Aula Balairungsari, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (18/1/2019). 

Ria Norsan Pastikan APBD 2019 Kalbar Akomodir Kebutuhan Dan Aspirasi Masyarakat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah selaras dan sejalan dengan visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar lima tahun mendatang.

Ia pastikan APBD diprioritaskan untuk program-program yang menyasar kepada akomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

"Program strategis kita adalah yang menjadi prioritas masyarakat Kalbar,” ungkapnya, Senin (21/1/2019).

 Baca: Seperti Inilah Kondisi Lapangan Sepak Bola di Kawasan Pantai Pulau Datok

Baca: Ratusan Siswa-Siswi Alfa Omega Kunjunggi Kantor Bupati Landak

Baca: Mendag Promosikan CPO Indonesia di Amerika, Samakan Pentingnya dengan Industri Boeing

Eksekutif dan legislatif, kata dia, berjuang atas nama masyarakat. Ia menimpali satu diantara visi utama pemerintahan dirinya bersama Gubernur Kalbar H Sutarmidji adalah membenahi infrastruktur di wilayah pedalaman dan tertinggal.

 “Seperti jalan-jalan di Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu dan Sintang yang banyak hancur kayak bubur. Itu prioritas kami,” terangnya.

 Mantan Bupati Mempawah itu menimpali pemerintah punya kewenangan masing-masing dalam perbaikan infrastruktur. Kewenangan disesuaikan dengan status jalan itu.

 “Misalnya jalan negara itu kewenangan Pemerintah Pusat. Jalan status provinsi berarti kewenangan Pemerintah Provinsi. Begitu juga jalan status Kabupaten/Kota, itu kewenangan Pemerintah Daerah masing-masing,” jelasnya.

 Kendati demikian, Norsan menambahkan tidak menutup kemungkinan jalan-jalan kabupaten diambil alih pembenahannya oleh Pemerintah Provinsi. Namun, itu disesuaikan kembali dengan kemampuan dana Pemerintah Provinsi.

“Kalau memang urgen untuk masyarakat akan kita lanjutkan perbaikannya. Ya, misalnya Jalan Pelang-Tumbang Titi Kabupaten Ketapang. Tahun sebelumnya itu kan masuk dalam APBD, sekarang ini kami masukkan lagi,” pungkasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved