Sumpah Jabatan 24 Pejabat Fungsional, Midji Ingatkan Jangan Mainkan Anggaran

"Saya pastikan akan serahkan ke aparat penegak hukum. Catat omongan saya," ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Sumpah Jabatan 24 Pejabat Fungsional, Midji Ingatkan Jangan Mainkan Anggaran
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan arahannya pada acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di gedung BPSDM Kalimantan Barat, Jalan M.Sohor, Pontianak, Senin (14/1/2019). Pada kesempatan ini,Sutarmidji melantik 24 pejabat fungsional dilingkungan Pemprov Kalbar. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Ia meminta PNS harus inovatif dan kreatif. PNS harus beranjak dari pola pikir jadul atau zaman dulu. PNS harus berpikiran maju dan ikuti perkembangan zaman.

"Tanpa itu kita tidak maju," tukasnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan ucapan selamat kepada pejabat fungsional yang baru dilantik pada acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di gedung BPSDM Kalimantan Barat, Jalan M.Sohor, Pontianak, Senin (14/1/2019). Pada kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji melantik 24 pejabat fungsional dilingkungan Pemprov Kalbar. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan ucapan selamat kepada pejabat fungsional yang baru dilantik pada acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di gedung BPSDM Kalimantan Barat, Jalan M.Sohor, Pontianak, Senin (14/1/2019). TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA)

Midji juga mengingatkan 24 pejabat fungsional yang dilantik dapat perbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelayanan.

“Itu yang harus kita lakukan. Tanpa percepatan layanan maka daya saing kita akan rendah. Akibatnya, orang malas berurusan dengan Pemprov Kalbar,” tandasnya.

Ia menegaskan urusan hak-hak pegawai tidak boleh terlambat. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar misalnya, urusan gaji berkala belum masuk dalam zona hijau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman.

“Itu artinya belum dijalankan sesuai aturan, cepat dan transparansi. Saya rasa itu juga terjadi di tempat lain. Hak-hak pegawai harus ditangani dengan baik. Kemudian aset juga harus jadi perhatian,” terangnya.

Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di gedung BPSDM Kalimantan Barat, Jalan M.Sohor, Pontianak, Senin (14/1/2019). 
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, di gedung BPSDM Kalimantan Barat, Jalan M.Sohor, Pontianak, Senin (14/1/2019). TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANESH VIDUKA)

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu meminta agar pejabat fungsional terima konsekuensi atas tugas pokok dan fungsi yang diemban.

“Banyak yang pindah dari struktural ke fungsional. Ketika mereka sudah pilih, maka jangan lagi berpikiran sama seperti saat di jabatan struktural. Fungsional itu diarahkan pada profesionalisme yang lebih tinggi,” tandasnya.

Penulis: Rizky Zulham
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved