Perkiraan Anggaran Untuk Pemekaran Kapuas Raya, Suriansyah : Sekitar Rp 2-3 Triliun Dari APBD Kalbar

Politisi Gerindra itu mengatakan untuk masa persiapan provinsi baru atau dua tahun pertama, pemenuhan anggaran bukanlah hal sulit.

Perkiraan Anggaran Untuk Pemekaran Kapuas Raya, Suriansyah : Sekitar Rp 2-3 Triliun Dari APBD Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, H Suriansyah saat diwawancarai di ruang kerjanya, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (9/1/2019) siang 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, H Suriansyah menegaskan pihaknya belum menghitung secara riil keperluan anggaran persiapan untuk pemekaran wilayah calon Provinsi Kapuas Raya.

Namun, jika dianggap pemekaran wilayah ini adalah sekitar 40-50 persen dari wilayah Kalbar, maka setidak-tidaknya memerlukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Kalbar berkisar antara Rp 2-3 Triliun setiap tahun.  

Baca: Dewan Dukung Gubernur Kalbar Lobi Ketat Presiden, Kapuas Raya Suatu Kebutuhan

Baca: Apresiasi Upaya Pemprov Kalbar Untuk Kapuas Raya, H Suriansyah : Perlu Lobi-Lobi Sangat Intensif

Baca: Sutarmidji Akan Audiensi ke Presiden, Persiapan Provinsi Kapuas Raya Makin Menguat

“Setiap tahun sekitar Rp 2-3 Triliun. Itu tentunya dihasilkan dari pemasukan dari wilayah-wilayah kabupaten yang masuk dalam calon Provinsi Kapuas Raya,” ungkapnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (9/1/2019) siang.

Politisi Gerindra itu mengatakan untuk masa persiapan provinsi baru atau dua tahun pertama, pemenuhan anggaran bukanlah hal sulit.

Pemprov Kalbar, terang dia, punya pemasukan baik dari pajak maupun non pajak dan lain-lain.

“Saya rasa tidak ada masalah. Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB), pajak air permukaan dan pajak rokok yang beerasal dari wilayah Timur Kalbar itu bisa diperuntukaan untuk calon Provinsi Kapuas raya itu,” terangnya.

Sebagian pemasukan pajak-pajak asal kabupaten-kabupaten wilayah Timur Kalbar yang menjadi porsi Pemprov Kalbar selama ini tentu akan dikembalikan ke Provinsi kapuas Raya.

“Menurut saya itu alasan sangat logis yang bisa diterima dan menjadi win-win solution bagi kedua wilayah tersebut. Itu realistis untuk dilaksanakan,” katanya.

Sementara dari segi kepegawaian, Suriansyah menimpali pemenuhannya bukan menjadi suatu masalah. Pasalnya, Pemprov Kalbar juga punya pegawai-pegawai yang berasal dari kabupaten-kabupaten yang masuk dalam calon Provinsi Kapuas Raya.

“Baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov maupun ASN Pemkab. Ditambah dengan potensi Sumber daya yang ada, maka perwujudan Provinsi Kapuas Raya untuk mengendalikan pemerintah yang akan datang tentu bisa terpenuhi,” tandasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved