Pilpres 2019

Sandiaga Uno Sebut Tiga Parpol Koalisi Adil Makmur Ini Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, disorot Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno Sebut Tiga Parpol Koalisi Adil Makmur Ini Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
Sandiaga Salahuddin Uno saat diwawancarai oleh Media, dalam kunjungannya ke beberapa tempat di Pontianak, Rabu (19/9/2018). 

Sandiaga Uno Sebut Tiga Parpol Koalisi Adil Makmur Ini Belum Sumbang Dana Kampanye Pilpres

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Tiga partai Koalisi Adil Makmur, PAN, PKS, dan Demokrat, disorot Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Sandiaga Uno.

Ia menyebut ketiganya belum menyumbang dana kampanye ke tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno.

Ketiga partai tersebut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Merujuk pada data BPN, dalam rentang waktu empat bulan dana kampanye Prabowo-Sandiaga yang sudah terkumpul sebesar Rp 54 miliar.

Baca: Ditegur Peran BPBD Belum Maksimal Tangani Banjir di Kalbar, Ini Tanggapan Kepala BPBD Kalbar

Baca: Mabuk dan Perkosa Bocah 2 Tahun, Seorang Pria Diciduk Polisi

Baca: Faldi Zon Sorot Intimidasi, Pemilu Amburadul hingga Indonesia Lebih Buruk dari Timor Leste

Sumbangan terbesar berasal dari Sandiaga, sebesar Rp 39,5 miliar, lalu Prabowo Rp 13 miliar dan Gerindra Rp 1,38 miliar.

Terkait dengan PAN, PKS, dan Demokrat yang belum menyumbang, Sandiaga mengakui bahwa Pemilu 2019 membutuhkan biaya besar lantaran bersifat serentak atau Pilpres dan Pileg digelar bersamaan.

"Tentunya nanti bisa dicek masing-masing partai. Tapi kami sadar betul bahwa kebutuhan partai juga cukup besar hadapi pileg," kata Sandiaga di rumah pemenanganya, jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Sandiaga mengatakan, PAN, PKS, dan Demokrat sudah berpartisipasi meskipun belum memberikan sumbangan dana kampanye.

Peran ketiga partai itu, kata Sandiaga, lewat pemasangan alat peraga kampanye (APK) di sejumlah daerah.

Baca: Mashudi Minta Peningkatan Laba PDAM Harus Dibarengi Kualitas Layanan

Baca: Pemerintah Tutup 5 Tempat Hiburan dan Karaoke, Ini Pelanggarannya

Baca: Bawaslu Minta KPU Segera Buat Jadwal Pembentukan KPPS

Halaman
12
Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved