Pileg 2019

Jalan Panjang Polemik Pencalonan Putra Terbaik Kalbar sebagai Anggota DPD

Pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odangsebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai cerita panjang dan polemik.

Jalan Panjang Polemik Pencalonan Putra Terbaik Kalbar sebagai Anggota DPD
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Sekjen Hery Lontung di Jakarta, Selasa (16/1/2018) 

Jalan Panjang Polemik Pencalonan Putra Terbaik Kalbar sebagai Anggota DPD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai cerita panjang dan polemik.

Cerita dimulai saat tahap penetapan calon legislatif, 20 September 2018, ketika itu Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak memasukan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Artinya, OSO dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai caleg. KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Baca: Djoko Santoso Ungkap Sumber Data Ekonomi Indonesia Setara Haiti yang Diucapkan Prabowo

Baca: OSO Tak Masuk DCT, Pendukung Ancam Duduki Kantor KPU Kalbar

Baca: Alot, Audiensi Hanura dan KPU Kalbar Soal OSO, Kapolresta Pontianak Sampai Buka Suara

Melalui putusan tersebut, dinyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Dasar putusan tersebut kemudian digunakan oleh KPU untuk memperbarui PKPU nomor 14 tahun 2018 menjadi PKPU nomor 26 tahun 2018.

KPU menambahkan frasa "pengurus partai politik" sebagai pihak yang tidak boleh rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Jika pun pengurus partai politik ingin maju sebagai caleg, maka syaratnya adalah mundur dari jabatan pengurus dan menyerahkan surat pengunduran diri itu ke KPU.

Namun demikian, sebelum akhirnya tidak dimasukan dalam DCT anggota DPD, KPU sempat memasukan nama OSO, yang notabene politisi dan pengusaha asal Kalbar ini dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Baca: Aksi Massa di Kantor KPU Kalbar, Tuntut OSO Masuk Daftar Calon DPD

Baca: Dikmaba Polda Kalbar Beri Bantuan Sosial, Ini Ungkapan Ngatijan

Baca: Pertamina Akan Tindak Tegas SPBU Melakukan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Kala itu, MK belum selesai melakukan uji materi, dan belum ada putusan mengenai larangan pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Halaman
12
Editor: Agus Pujianto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved