OTT Pegawai Kementerian PUPR, Harus Jadi Pelajaran Buat Pejabat Kalbar

Pakar Hukum Tata Negara Untan Turiman Faturrahman mengatakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus terjadi.

OTT Pegawai Kementerian PUPR, Harus Jadi Pelajaran Buat Pejabat Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Pakar Semiotika Hukum Tata Negara Universitas Tanjungpura, Turiman Fachturahman Nur SH M Hum saat memberikan keterangan kepada wartawan usai seminar nasional Implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas yang diselenggarakan MPII Kalbar di ruang aula Magister Hukum Untan, Jalan Daya Nasional, Pontianak, Rabu (19/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pakar Hukum Tata Negara Untan Turiman Faturrahman mengatakan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus terjadi.

Tentunya ini membuat kita semua merasa prihatin dan membuktikan para pejabat kita masih belum jera melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam bekerja.

Jadi begini, kalau bicara tentang penegakan hukum tehadap tindak aparatur sipil negara (ASN) atau pejabat negara, selalu diawali dengan penyalahgunaan wewenang atau kewenangannya.

Baca: BKN Umumkan Hasil Tes CPNS 2018, Belum 10 Tahun Ajukan Pindah Anggap Mengundurkan Diri

Baca: Ini Alasan Mengapa Menuntut Ilmu Itu Penting Bagi Tiap Orang

Artinya pejabat diberikan kewenangan didalam peraturan undang-undang yang melekat pada dirinya, namun kewenangan itu disalahgunakan.

Kemudian, pada tahap kedua dia salah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Oleh karena itu, saya berbendapat sebagai ahli hukum tata negara, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN ini selalu diawali dengan penyimpangan administrasitif.

Walaupun didalam ASN sendiri da inspektorat yang mengawasi, tapi kembali lagi, aturan tinggal aturan dan norma tinggal norma. Akhirnya kembali lagi pada sikap mental, perilaku ASN tersebut.

Selanjutnya kondisi kedua yang melibatkan ASN, karena adanya pertemuan-pertemuan dengan pihak ketiga diluar sistem institusi. Saya berharap hal-hal yang bersifat perijinan, sebaiknya harus terpadu.

Sebisa mungkin, pemerintah harus membuat sistem jangan sampai banyak pertemuan antar ASN dan kontraktor atau masyarakat pengusaha itu.

OTT ini adalah langkah hukum yang diberikan pada pelaku korupsi dengan sangat tidak terhormat. Saat ini sudah ada saber pungli, tim advokasi pencegahan korupsi, KPK, BPK dan Inspektorat sendiri yang mengawasi jangan sampai pejabat kita melakukan penyimpangan lagi.

Baca: Yusril Ihza Mahendra Tantang KPU Coret Dirinya Sebagai Caleg DPR RI

Baca: Dialog Kebangsaan Memahami Deradikalisme Dikalangan Pemuda, Mahasiswa Jadi Target Potensial

Kejadian ini harus mengingatkan para pejabat kita di Kalbar juga, karena sejauh ini sudah ada dua kasus OTT. Jangan sampai melakukan penyimpangan sehingga terkena OTT.

Kita di Kalbar ini, 2018 memang tahap sosialisasi dan 2019 akan diterapkan hukuman, tidak adalagi pencegahan dan peringatan apabila ada penyimpangan maka langsung OTT.

Saya juga masuk dalam tim Saber Pungli Kalbar. 2019 hati-hati para ASN di Kalbar, karena sudah masuk tahap penindakan.

Jangan bermain-main lagi, tim advokasi dan Saber Pungli juga bekerjasama dengan Siber Crime.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved