Desa Lorong Gelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Perdagangan Orang

Bayu mengatakan, itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Desa Lorong Gelar Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Perdagangan Orang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Perdagangan Orang (Trafficking) di Kantor Desa Lorong, Kecamatan Sambas. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kemarin, Desa Lorong Kecamatan Sambas menggelar Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak tentang Perdagangan Orang (Trafficking), di Kantor Desa Lorong, Kecamatan Sambas. Rabu, (26/12/2018).

Dalam kesempatan itu, banyak pertanyaan yang dibahas diantaranya adalah Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang? Siapa Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang? Siapa Korban yang Diperdagangkan? Dan masih banyak lagi.

Baca: 42 Orang Personil Gabungan Diturunkan Untuk Operasi Pekat di Sambas

Baca: BMKG: Pagi ini Singkawang, Sambas, Bengkayang Potensi Hujan Sedang hingga Deras

Salah satu pemateri dalam kegiatan, Bayu mengatakan 
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.

Selain itu juga bisa terkait penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

"Itu bisa dilakukan, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi," ujarnya, Kamis (27/12/2018).

Bayu mengatakan, itu sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bayu sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut juga menjelaskan bahwa seharusnya Pemerintah dan aparat keamanan bisa meningkatkan pencegahan.

"Diharapkan agar dapat meningkatkan upaya
pencegahan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (human
trafficking) diantaranya seperti meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat," sambungnya.

"Menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta sosialisasi undang-undang dan kesadaran hukum kepada masyarakat," tutupnya.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved