DPRD dan Pemkot Pontianak Buat Perda Standar Biaya Pendidikan, Guru Honorer Digaji Sesuai UMK

Oleh sebab itu perlu disosialisasikan kepada perusahaan dan semua tempat yang sifatnya memperkerjakan seseorang sesuai dengan aturan

DPRD dan Pemkot Pontianak Buat Perda Standar Biaya Pendidikan, Guru Honorer Digaji Sesuai UMK
TRIBUNFILE/YOUTUBE
Herman Hofi Munawar 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak menggelar Herman Hofi Munawar menuturkan Upah Minimum Kota Pontianak sebesar Rp2.318 ribu ditetapkan bukanlah asal-asalan.

Angka itu didapatkan berdasarkan rumusan dan kebutuhan dasar minimal yang ada di Kota Pontianak dan saat menetapkan dari berbagai unsur yang ada.

Baca: Nikmati Puding Rasa Mangga dan Coklat Serta Varian Lain, Khasiatnya Tak Disangka

Baca: Satu Unit Rumah di Dusun Entibab Hangus Terbakar Saat Ditinggal Pemiliknya

Oleh sebab itu perlu disosialisasikan kepada perusahaan dan semua tempat yang sifatnya memperkerjakan seseorang sesuai dengan aturan yang ada maka harus membayar sesuai UMK yang telah ditetapkan.

"Ketika inantinya ada perusahaan atau pihak-pihak yang tidak mampu untuk membayar gaji sesuai UMK. Maka harus melaporkan kepada dinas Ketenaga kerja bahwa mereka tidak ada kemampuan membayar sebesar itu," Ucap Herman Hofi Munawar, saat diwawancarai Kamis (20/12/2018).

Perusahaan yang tak mampu membayar, harus menjelaskan alasan mengenai persoalan pemenuhan UMK tersebut.

Sehingga menjadi pertimbangan pihak pengawas ketenaga kerjaan untuk memaklumi kalau mereka tak mampu menerapkan UMK dan apa kebijakan lainnya.

"Berkaitan dengan pemerintah kota, saat ini pemerintah kota telah menetapkan besarannya, maka harus dilakukan sosialisasi dan pengawasan dilapangan,"sarannya.

Sementara itu, Herman Hofi juga menjelaskan selain oada perusahaan, masih ada persoalan yang harus dituntaskan mengenai tenaga honorer misalnya para guru yang saat ini masih banyak gaji mereka tidak sesuai.

Saat ini, DPRD Kota Pontianak dan pemerintah sudah merampungkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai standar minimal biaya pendidikan dan diatur mengenai gaji guru honorernya.

"Itu sudah ada Perda-nya. Kita sudah putuskan dan sudah selesaikan pembahasan dan tinggal penetapan guru honorer itu nanti setiap sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, maka harus membayar honor gurunya menggunakan standar UMK,"tambahnya.

Tetapi bagi sekolah yang tidak mampu, harus lapor ke pihak tenaga kerja dan dinas pendidikan untuk menjelaskan bahwa mereka diluar kemampuan membayar sebesar itu.

"Perda itu mungkin, minggu ini sudah disahkan. Kita sudah selesai pembahasannya. Untuk sekolah TK, Paud SD, SMP itu harus sama kecuali SMA," jelas Herman Hofi Munawar.

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved