Apresiasi Serapan APBD Kalbar Posisi 2 Se-Nasional Per November 2018, Ini Saran DPRD Kalbar Kedepan

Sementara itu, peringkat satu ditempati oleh Provinsi Maluku Utara dengan prosentase realisasi belanja APBD sebesar 88 persen.

Apresiasi Serapan APBD Kalbar Posisi 2 Se-Nasional Per November 2018, Ini Saran DPRD Kalbar Kedepan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir H Suriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi dua se-Indonesia sebagai provinsi dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi per 30 November 2018.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), prosentase realisasi belanja APBD Provinsi Kalbar hingga bulan November 2018 sebesar 84 persen.

Baca: Serapan APBD Kalbar Posisi 2 Se-Nasional Per November 2018, Ini Kata Pengamat

Baca: Apresiasi Serapan APBD Kalbar Posisi Dua Se-Nasional Per November 2018, Ini Kata Kadisdikbud Kalbar

Sementara itu, peringkat satu ditempati oleh Provinsi Maluku Utara dengan prosentase realisasi belanja APBD sebesar 88 persen.

Posisi ketiga ditempati Provinsi Gorontalo 80 persen, lantas diikuti berturut-turut Lampung 79 persen, Jawa Tengah 79 persen dan Jawa Barat 78 persen.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ir H Suriansyah mengatakan capaian ini patut diapresiasi bahwa apa yang dilakukan selama ini menjadi lebih baik. Kendati diakui masih belum optimal sehingga perlu perbaikan-perbaikan ke depan.

“Ini patut diapresiasi,” ucapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak, Kamis (20/12/2018) malam.

Politisi Gerindra itu menambahkan perbaikan itu lebih tepatnya dari sisi perencanaan atau penyusunan APBD. Mungkin yang lalu-lalu masih terjadi kekurangtepatan dalam perencanaan pembangunan khususnya penganggaran.

“Ada beberapa anggaran yang ternyata tidak tepat sasaran. Atau ternyata anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan lagi karena perubahan mata anggaran atau kelebihan peganggaran sedangkan waktu untuk merealisasikan itu sudah sangat terbatas,” terangnya.

Seperti diketahui waktu lalu, ada penundaan beberapa anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018 yang dianggap Gubernur Kalbar Sutarmidji kurang tepat sasaran.

“Berarti k depan, proses penganggaran itu harus lebih tepat lagi. Lalu dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan kalau pada tahun 2018 sampai 2019 masih terlambat. Terutama serapan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa serta pembangunan baru di bulan April mulai,” katanya.

Sehingga, kondisi itu berimbas pada proyek pekerjaan yang tidak bisa direalisasikan pada Desember 2018. Misalnya, pengadaan pakaian dinas di DPRD. Itu tidak bisa dianggarkan karena tidak cukup waktu lagi merealisasikannya.

Ke depan, kata dia, kalau penganggarannya lebih tepat sasaran dan waktu pelaksanaan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mulai awal tahun, maka serapan anggaran bisa mencapai target 100 persen.

“Untuk waktu terutama itu mempengaruhi kualitas pekerjaan. Jangan sampai karena terlambat pelaksanaan dan terlambat serapan itu bisa menyebabkan pekerjaan dilakukan asal-asalan dan itu bisa jadi temuan atau pengembalian keuangan negara atau pembatalan pembayaran. Itu kan berarti tidak terjadi realisasi anggaran,” paparnya.

“Intinya adalah perencanaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Jika dua hal itu bisa kita sama-sama jaga maka ke depan serapan anggaran saya yakin bisa sampai 100 persen,” pungkasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved